Dompu, (SM).- Menyusul kasus yang menimpa TKW Asal Dompu, Sumiati binti Salam Mustafa (23), pihak komsi III DPRD Dompu, Sabtu kemarin memenggil Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Kadisosnaker) berseta Kabag Sosial Pemkab Dompu. Dewan meminta kejelasan menyangkut nasib TKW asal Desa Rasabou Kecamatan Hu’u yang disiksa majikannya di Saudi Arabia.
Pertemuan di ruang rapat dewan yang juga dihadiri Ketua Komisi I, Sirajuddin SH tersebut, selain menanyakan sikap pihak Disosnaker dalam persoalan itu, juga terkait dengan sistem pembinaan terhadap TKI yang akan diberangkatan ke luar negeri. Sehingga diusulkan untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang standar. Termasuk menyangkut legalitas PJTKI yang merekrut TKI, kKarena kerap terjadi selama ini, TKI yang dikirim tidak memenuhi kualifikasi untuk bekerja di luar negeri, dan PJTKI akan lepas tangan setelah memberangkatkan TKI akibat tidak adanya perjanjian kerja yang jelas. Hal itu dikemukakan oleh sejumlah anggota komisi III yang hadir pada saat itu.
Ir.Tahar mengemukakan, selama ini kontrak kerja antara TKI dengan PJTKI sendiri tidak jelas, sehingga agen tenaga kerja akan lepas tangan setelah mengirim TKI ke luar negeri. Ironisnya lagi, kata duta PDIP tersebut, kantor cabang PJTKI di daerah, biasanya berlokasi di wilayah pedesaan. Untuk itu, ia berharap pada pihak Disosnaker menertibkan keberadaan PJTKI itu termasuk yang dianggap liar. Ia juga mengusulkan agar kedepan para pahlawan devisa itu bisa diarahkan untuk dipekerjakan pada negara-negara yang tidak bermasalah, seperti timur tengah dan Malaysia. “Kedepan arahkan TKI bekerja pada negara yang selama ini aman untuk para pekerja”, sarannya.
Drs AW. Syafruddin dan Syarif Mukmin, selain meminta pihak Disosnaker untuk memberi pembinaan yang memadai pada TKI yang akan diberangkatkan, juga berharap agar melakukan penertiban terhadap PJTKI liar. Sebab kegiatan yang mereka lakukan selama ini justeru lebih banyak menimbulkan masalah. Bahkan tidak sedikit TKI yang mereka kirim tidak diketahui keberadaannya. Malahan dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Kenyataan ini digambarkan oleh Hj St Aisyah S.Sos yang mengaku mengetahui sejumlah TKW dieksploitasi habis-habisan oleh pihak tertentu sejak mereka berada di penampungan. “Yang kami ketahui, di penampungan itu sudah ada germo yang mengarahkan para TKW tersebut,” kilah satu dari tiga wakil rakyat perempuan di DPRD Dompu.
Kadisosnaker, Dra Ratna Sari menjelaskan, terkait dengan tanggungjawab pihak Pemkab Dompu dalam kasus Sumiati yang diberagkatkan PT Rajana Palem Putri telah mereka lekukaan koordinasi secara berjenjang sejak kasusnya mencuat. Bahkan salah seorang keluarga korban sudah diberangkatkan ke Saudi Arabia. Untuk sementara pengiriman TKI ke luar negeri dihentikan, hal itu sesuai dengan instruksi dari Gubernur NTB.
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Ilham Yahyu SPd tersebut, ada beberapa poin penting bagi pihak Disosnaker yang kemudian disimpulkan. Antara lain melakukan penertiban terhadap PJTKI, kemudian meminta data warga Dompu yang bekerja sebagai TKI, dan memperketat pengirim TKI ke negara tujuan yang selama ini selalu bermasalah. (SM.14)
