Kota Bima, (SM).- Banyaknya keluhan yang muncul beberapa hari terakhir ini menjadi indikator kinerja dan pelayanan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima dalam menyuguhkan pelayanan prima untuk pasiennya. Yang aneh, keluhan yang muncul kepermukaan tersebut, diiakan Humas RSUD Bima, dr. H. Sucipto, bahkan menilai ada yang tidak beres di RSUD Bima.
Informasi keluhan yang dihimpun Koran ini antara lain yakni tidak adanya reagen (pemeriksaan darah, red) yang disediakan RSUD Bima sehingga pasien selalu mengeluh karena saat mengambil obat, tidak lebih awal dilakukan pemeriksaan darah. Persoalan lain, kekosongan obat-obatan di Instalasi Farmasi RSUD Bima, terutama untuk pasien yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sehingga pasien Jamkesmas harus membeli kebutuhan obat yang disarankan dokter di apotek di luar RSUD Bima.
Tidak hanya masalah kekosongan obat-obatan, yang lebih parah yakni masalah pemadaman lampu yang berlangsung hingga berjam-jam. Pasien yang semestinya mendapatkan ketenangan, diganggu dengan persoalan pemadaman listrik.
Menjawab persoalan itu, Humas RSUD Bima, dr. H. Sucipto mengajak Wwartawan untuk langsung mempertanyakannya kepada pihak bersangkutan yang menangani keluhan tersebut. Yang pertama dijambangi Sucipto yakni di bagian pemeriksaan darah. Perempuan yang enggan namanya dikorankan itu mengakui adanya kekosongan reagen selama beberapa hari terakhir ini. “Kita akui adanya kekosongan ini, dan kita sudah ajukan ke pimpinan RSUD Bima agar secepatnya diadakan untuk kebutuhan pasien”, terangnya. Meski reagen tidak ada, namun tetap saja dokter memberikan rekomendasi kepada pasien untuk membeli obat. Menurut Sucipto, hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena pembelian obat harus berdasarkan pada pemeriksaan darah. “Ddokter sekarang sudah banyak yang jenius, masa tanpa pemeriksaan darah, pasien sudah diberikan nota untuk beli obat. Ini tidak boleh dilakukan”, jelasnya.
Selanjutnya, Sucipto mengajak ke ruangan Instalasi Farmasi dan bertemu dengan penanggungjawabnya, Drs. Ma’ruf, saat itu juga Ma’ruf dipersilahkan oleh Sucipto memberikan jawaban atas keluhan pasien mengenai kekosongan obat. Ma’ruf tidak menampik adanya keluhan tersebut, dia mengakui sudah hampir dua pekan obat-obatan untuk pasien Jamkesmas sudah tidak tersedia. Ini disebabkan karena adanya peraturan baru tentang pengadaan obat-obatan yang tidak lagi dikelolah secara swadaya oleh RSUD Bima. “Untuk pengadaan barang serta obat-obatan, sekarang sudah ada timnya. Dan kami sudah ajukan segala kebutuhan obat itu pada tim tersebut”, jelasnya.
Kekosongan obat-obatan tersebut dapat mengancam nyawa pasien Jamkesmas. Dengan kondisi pasien Jamkesmas, membeli obat-obatan di luar Instalasi Farmasi, tidak sedikit mengeluarkan biaya. Persoalan itu, ditanggapi dingin oleh Ma’ruf. “Jika ada yang meninggal karena tidak adanya obat di Instalasi Farmasi, itu di luar tanggungjawab kami”, ujarnya datar.
Mendengar jawaban Ma’ruf, Sucipto angkat bicara dengan mengeluarkan kalimat yang kritis. Menurut Sucipto, di RSUD Bima tidak boleh terjadi kekosongan obat. Semua obat-obatan harus tersedia, terutama untuk pasien RSUD Bima. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka semua nyawa pasien Jamkesmas akan terancam. Sebab biaya untuk membeli obat di luar itu tidak murah. “Pasien Jamkesmas ini orang miskin, mereka tidak punya uang banyak untuk beli obat. RSUD harus serius menyikapi persoalan ini, agar pasien Jamkesmas bisa memperoleh obat secara gratis di Instalasi Farmasi RSUD Bima”, tegasnya.
Bahkan Sucipto menuding ada yang tidak beres yang terjadi di RSUD Bima, sehingga munculnya keluhan dan pelayanan yang sudah sangat jauh dari yang diharapkan. “Saya sendiri heran. Kenapa ini bisa terjadi, berarti ada yang tidak beres”, ujarnya.
Lebih lanjut, Sucipto mengajak Wartawan mengkonfirmasi dengan Direktur Utama (Dirut) RSUD Bima, dr. Hj. Tini Wijanari. Saat Wartawan hendak memasuki ruang Dirut RSUD, salah seorang staf mengatakan, ibu dokter belum bisa diganggu karena sedang ada rapat dan menyarankan kepada Wartawan untuk datang kembali pada hari Senin (8/11). Namun, berkat upaya Sucipto, Hj. Tini Wijanari berhasil ditemui.
Tini Wijanari yang ditemui di ruangannya mengakui semua keluhan yang disampaikan pasien. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengenai terjadinya kekosongan obat dan alat reagen karena adanya perubahan aturan. “Kami sadari perubahan yang terjadi akhir-akhir ini. Perubahan ini dilatarbelakangi karena adanya ada aturan baru yang mengharuskan semua anggaran yang turun ke daerah, termasuk anggaran untuk RSUD Bima harus mengikuti mekanisme daerah”, terangnya.
Sebelumnya, lanjut Tini, pengadaan barang di swakelola oleh RSUD Bima, tapi regulasi tersebut berubah karena adanya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyarankan agar mekanisme penggunaan anggaran daerah harus ditangani pemerintah daerah. “Aturan ini mulai diterapkan pada APBD Perubahan. Jika kita tidak mematuhinya, berarti kita salah”, katanya.
Tini juga mengaku sangat memahami keadaan seperti ini sangat mengancam nyawa pasien terutama pasien Jamkesmas, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak, karena harus mengikuti aturan. Hingga saat ini juga, Bendahara RSUD Bima masih mengurus keluarnya anggaran untuk pengadaan obat-obatan. “Kita tidak bisa memastikan, kapan anggaran dari Pemda bisa keluar, tapi kami sangat mengharapkan agar anggaran tersebut secepatnya keluar untuk pengadaan obat-obatan”, harapnya.
Ditanya obat-obatan untuk mengantisipasi kebutuhan pasien Jamkesmas? Tini terdiam, sembari tersenyum dia mengatakan tidak akan berkomentar untuk pertanyaan tersebut. Sedangkan soal seringnya pemadaman lampu RSUD Bima, Tini mengaku, pemadaman yang terjadi selama ini berasal dari PT. PLN (Persero) NTB wilayah Bima, dan RSUD Bima sebenarnya memiliki gardu tersendiri.
Ia menambahkan, sebenarnya RSUD Bima memiliki janset sendiri, tetapi terkendala minimnya petugas. “Janset memang ada, tapi kendalanya tidak ada petugas”, tepisnya. (SM.07)
