Bima, (SM).- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Baharuddin mengatakan, aksi bungkam jajaran petinggi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, atas ambruknya salah satu gedung di dinas itu, merupakan bentuk tidak adanya tanggung jawab dan lari dari masalah.
Menurutnya, siapapun pejabat mestinya memberikan penjelasan, tentang penyebab ambruknya gedung itu. Dirinya, menganggap aksi diam dan mengharamkan untuk menjelaskan persoalan tersebut, merupakan tindakan tidak bertanggung jawab, dan lari dari persoalan.
“Mestinya pejabat di dinas itu, harus bersikap profesional dan terbuka, pada siapapun yang ingin mengetahui duduk persoalan ambruknya gedung yang menghabiskan uang rakyat itu”, ungkapnya.
Lukman selaku Sekretaris Dinas Dikpora, tegasnya, harus mampu menjelaskan penyebabnya. Kalaupun tidak ada Kepala Dinas (Kadis), mestinya dia menggantikan kewenangan Kadis itu.
Artinya, harus ada pejabat yang bertanggung jawab, memberikan penjelasan apapun yang dibutuhkan publik. Aparatur dan pejabat publik, tidak boleh bungkam, apalagi beralasan, menunggu Kadis untuk menjelaskannya. “Bagaimana roda organisasi kedinasan bisa berjalan, kalau tidak ada yang mewakili”, sorotnya.Baharuddin juga menanyakan aturan perundang-undangan yang mengatur informasi satu pintu. Alasan semacam itu, kata dia, hanyalah menutup-nutupi keboborokan yang ada di dinas saja.
Hal yang sama dilontarkan Wakil Ketua Komisi IV, Dra Mulyati. Menurutnya, mengharamkan memberikan informasi terkait ambruknya salah satu gedung Dikpora oleh pejabat di lingkup itu, terlalu mengada-ada dan tidak bisa diterima akal sehat siapapun. “Aksi bungkam sejumlah pejabat di dinas itu, patut dipertanyakan”, ujarnya.
Ia menegaskan, diam dan mengharamkan memberikan penjelasan, sama halnya dengan menyembunyikan fakta sesungguhnya. Kalau sampai panggilan kedua (Senin), pejabat yang terkait, tidak kunjung hadir memberikan penjelasan, dirinya akan terus berkoar, dan terus menanyakannya. “Persoalan ini tidak bisa didiamkan. Mesti ada yang bertanggung jawab atas ambruknya gedung tersebut”, tegasnya.
Mulyati juga memastikan, pihaknya akan merekomendasikan pada pihak kejaksaan terkait ambruknya gedung itu, jika ditemukan penyelewengan, baik anggaran maupun proses pengerjaannya.
Hingga kini, kejelasan apa sesungguhnya penyebab ambruknya salah satu gedung Dikpora yang menelan ratusan juta anggaran APBD Kabupaten Bima tahun 2009 pada Rabu lalu, sampai saat ini, belum terungkap.
Sejumlah wartawan yang mencoba mencari tahu, apa penyebab ambruknya gedung yang baru setahun direhab itu, pada Sekretaris Dinas, juga tak memperoleh jawaban yang memuaskan. (SM.08)
