Kota Bima, (SM).- Lembaga kemasyarakatan yang berada di bawah naungan kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Lembaga Adat, Paguyuban merupakan lembaga yang bisa mendorong kemajuan kelurahan dengan berbagai kegiatan positif serta pioner aktifitas yang bisa mengarahkan perubahan lebih baik untuk masyarakatnya. Namun peran tersebut, kini tak optimal, dan keberadaannya berubah menjadi lembaga yang kaku dan tak inspiratif.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK) Kota Bima , Drs. H. Zakaria, HS saat ditemui di ruangannya Selasa (2/11) mengakui hal tersebut. Kata dia, penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 05 tahun 2007 tentang peraturan lembaga kemasyarakatan belum dijalankan dengan optimal. “Lembaga kemasyarakatan itu merupakan mitra Pemerintah Kelurahan yang bertugas untuk menjalankan program menuju masyarakat berkualitas dan maju”, ujarnya.
Ia mencontohkan, peran LPM yang mestinya memiliki tugas menyusun rencana, menggerakan swadaya masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara partisipatif dan menggerakan jiwa gotong-royong, tidak dilaksanakan dengan optimal. Demikian juga yang terjadi dengan Karang Taruna, fungsinya yang berada untuk menggali potensi kepemudaan dengan jiwa progresif juga tidak dijalankan dengan baik, bahkan di beberapa kelurahan yang ada, masih ada yang tidak memiliki Karang Taruna.
Lanjut Zakaria, LPM juga mestinya memiliki program kerja yang jelas. Tidak hanya menunggu sesuatu yang ada di kelurahan, tetapi bisa menggerakan program dengan swadaya dan memiliki inisiatif yang inovatif. “Jika hanya menunggu dan kaku, lembaga tersebut tidak akan berfungsi maksimal”, katanya.
Untuk itu, dirinya mengharapkan agar ke depan lembaga kemsyarakatan yang ada, bisa membantu kerja kelurahan dengan program pemberdayaan yang jelas sehingga tercipta tatanan kehidupan yang memiliki aktifitas positif dan membangun. (SM.07)