Kota Bima,(SM).- Ratusan supir yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bima, Rabu (3/11) menggelar aksi di gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Mereka meminta Pemkot Bima melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Hubkominfo) segera menertibkan kendaraan yang mengambil wilayah trayek yang sudah ditentukan dalam perijinan.
Sebelum tiba di Gedung Pemkot Bima, ratusan supir berkumpul di terminal Dara. Masa aksi sempat bertatap muka dengan Kapolresta Bima AKBP Kumbul KS, SIK, SH. Meski diberitahukan Kumbul, Pemkot akan menfasilitasi dan menerima aspirasi para supir Kamis (hari ini,red), namun tidak menghalangi keinginan mereka untuk menyampaikan tuntutannya di Gedung Pemkot.
Saat itu juga sedikit terjadi suasana hangat. Pasalnya Syahbudin, salah seorang warga Dara yang menggunakan pengeras suara di Terminal meminta agar massa tidak berkumpul di terminal, karena mengganggu pengendara lain yang hendak mencari makan. “Kalau ingin aksi jangan di Terminal, silahkan pergi ke Pemkot atau di Dinashubkominfo. Masih banyak orang-orang disini yang ingin mencari makan dengan tenang,” tegasnya.
Ketua Organda, Ahmad Yamin saat diwawancarai mengatakan, sejak awal, terkait ijin trayek Bima-Labuan Kenanga, bermasalah. Oleh pihak Provinsi melalui rekomendasi Dishubkominfo Kota dan Kabupaten Bima, memberikan ijin untuk PO. Dunia Mas milik masyarakat Dompu beroperasi di Kota dan Kabupaten Bima. Padahal kesepakatan pada tahun 2007 silam, Bis Dompu star awal dari Dompu, bukan di Bima. “Selama ini, Bis Dunia Mas selalu star di Bima dan mengambil wilayah trayek bis-bis yang ada di Bima,” keluhnya.
Dia mengakui, keberadaan Dunia Mas milik warga Dompu sangat merugikan mereka, itu terbukti pada saat angkutan jamaah haji asal Kota dan Kabupaten Bima, dua pemerintahan tersebut lebih memprioritaskan angkutan milik warga Dompu tersebut.
Persoalan kedua, lanjut Ahmad Yani, Bemo Kota yang seringkali mencari angkutan diwilayah Kabupaten serta mobil Pick-Up kini beralih fungsi yakni mengangkut muatan ditengah jalan. “Jika ini tidak dtertibkan, lantas kami mencari makan dari mana,” tanyanya.
Setengah jam kemudian, sopir tiba di depan gedung Pemkot Bima. Kendaraan yang mereka mulai dari Bemo Kuning hingga bis memadati ruas jalan disekitar. Setelah menggelar orasi secara bergantian, perwakilan dari mereka sebanyak lima orang diterima oleh Wakil Walikota Bima H. A. Rahman, H. Abidin diruangan rapat Walikota Bima.
Ahmad Yani pun berkesempatan menyampaikan tuntutannya, dihadapan Wakil Walikota yang didampingi Kapolresta Bima, Kepala Dinas Hubkominfo, Asisten II dan beberapa pejabat lingkup Pemkot Bima meminta agar dapat mengeluarkan ijin atau rekomendasi terkait masalah trayek yang jelas oleh Dishubkominfo Kota dan Kabupaten Bima serta Provinsi. Terkait dengan angkutan jamaah haji Kota dan Kabupaten Bima, diminta agar menggunakan bis yang ada di Kota dan Kabupaten Bima.
Tuntutan lain, diminta untuk menertibkan mobil Pick-Up maupun truk yang menaikan muatan dijalur trayek milik kendaraan tertentu. Meminta dan mendesak Walikota Bima untuk mengambil tindakan tegas kepada kepala Dinas Hubkominfo Kota Bima dan Kabid Perhubungan Darat dinas tersebut karena diduga berbuat KKN.
Wakil Walikota Bima H. A. Rahman, H. Abidin yang sudah mendengar berbagai tuntutan massa aksi tidak langsung memberikan jawaban. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetantukan sejak awal dengan Kapolresta Bima, jawaban dari tuntutan tersebut akan disampaikan pada hari Kamis (hari ini,red) oleh Walikota Bima HM. Qurais. H. Abidi. “Semua yang disampaikan tadi, akan saya sampaikan ke Walikota Bima. Dan besok (Hari ini) akan kita gelar lagi pertemuan untuk membahas tuntutan kalian,” ujarnya.
Rahman mengaku, dirinya mempersilahkan perwakilan massa aksi berada diruangan rapat, semata-mata untuk bersilahturahmi dan mendengar tuntutan dari pengusaha jasa angkutan. Akan tetapi, belum bisa dirinya berikan penjelasan. “Besok kita bertemu lagi diruangan yang sama. Dan kita bahas dengan tuntas keinginan kalian dengan Walikota Bima,” tambahnya. (SM.07)
