Bima, (SM).- Lahan sebanyak 10 Ha yang dibutuhkan pemerintah untuk perluasan dan pelebaran landasan pacu Bandar Udara M.Salahuddin Palibelo Bima, hingga kini masih ngambang. Pasalnya, antara pemilik lahan dengan pemerintah tak menemui kesepahaman soal harga tanah yang akan dibebaskan.
Sebagaimana diketahui, untuk pembebasan lahan saja, Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima masing-masing menyiapkan Rp1,1 miliar, ditambah sharing dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp1,5 miliar. Hanya saja, pemerintah Kota Bima belum mengalokasikan dana tersebut dalam APBD-P tahun ini.
Sebagaimana yang disepakati, anggaran itu akan dimasukan Walikota dalam APBD tahun 2011 nanti. Sementara Pemerintah Kabupaten Bima, telah mengalokasikan dana pembebasan lahan bandara itu sudah tercantum dalam APBD perubahan tahun ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H.Masykur HMS yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu kemarin, mengaku, pemerintah telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemilik lahan, guna memusyawarahkan harga pembelian lahan untuk kepentingan umum dimaksud. Namun, dari sekian kalki pertemuan tersebut selalu mentok dan tak ada kesepahaman harga.
“Para pemilik lahan meminta harga yang variatif. Mulai dari Rp3 juta hingga Rp5,5 juta per are. Kamipun sudah berusaha mematok harga di luar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yakni dengan penawaran terakhir sebesar Rp2,75 juta pera are. Namun selalu tidak ada titik temu. Nah, saat ini kami dari pemerintah tidak lagi menempuh cara musyawarah,” ucap Sekda kepada sejumlah wartawan.
Mentoknya pembicaraan soal harga lahan, membuat pihaknya mencari jalan lain yang salah satunya menggunakan jasa jalur independen sebagai tim penaksir harga tanah. Di Provinsi NTB ini, tim tersebut hanya ada satu. “Tim penaksir harga inilah yang akan menentukan besaran harga tanah nantinya. Pemerintah maupun masyarakat, harus legowo menerima keputusan harga yang mereka tetapkan karena pembebasan lahan bandar udara ini semata untuk kepentingan umum,” jelasnya.Masykur menegaskan, pembebasan lahan untuk perluasan dan pelebaran landasan pacu tersebut akan diusahakan tuntas pada tahun ini, sebab, dana segar dari pemerintah pusat untuk hajat dimaksud telah lama dialokasikan. “Deadline-nya, tahun ini harus tuntas dulu pembebasan lahan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan landasan pacu,” urainya.
Untuk lebih mempertajam pembahasan pembebasan lahan dimaksud, Kamis (hari ini, red) pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan komponen terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima. “Dalam program pembebasan lahan, kami harus ekstra hati-hati. Karena masalah ini sangat riskan. Dalam proses ini, kami tidak ingin menyalahi prosedur. Semua kita ta’ati,” akunya. (SM.01)
