Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Soal Mutasi, DPRD Ancam Gunakan Hak Interpelasi

19 Oktober 2010 | Selasa, Oktober 19, 2010 WIB Last Updated 2010-10-19T14:15:27Z
Bima, (SM).- Komisi III DPRD Kabupaten Bima, akan menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan mutasi pejabat lingkup Pemkab Bima yang dilaksanakan 15 Oktober lalu.
Wakil Ketua Komisi III yang juga Pimpinan PKPB Kabupaten Bima, Dra Hj Mulyati mengatakan, kebijakan Bupati Bima soal mutasi pejabat, sarat dendam politik dan tidak berdasarkan kebutuhan organisasi. Bahkan, pergeseran itu dinilai kental dengan pembunuhan karakter para aparatur. “Kami nilai mutasi yang baru lalu tidak prosedural, penuh dengan dendan politik. Karena itu kami harus menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan Bupati,” ujar Mulyati, Selasa (19/10) di ruang komisi III.
Dia dengan lantang menilai kebijakan mutasi sebagai pembodohan pejabat bukan pembelajaran politik. Penempatan aparatur daerah, katanya, tidak berdasarkan kebutuhan organisasi. Mutasi yang baru lalu itu selain pembodohan juga syarat dengan balas budi. Pasalnya, penempatan pegawai, promosi ataupun rotasi berdasarkan jasa karena para pegawai itu dinilai mampu mengantarkan pasangan Fersy Rakyat memenangkan Pemilukada lalu.
Aminurllah, ST, senada dengan Mulyati. Menurut duta PAN itu, kebijakan mutasi tidak procedural dan perlu digunakan Hak Interpelasi guna menjelaskan mutasi yang syarat dengan balas budi itu. Untuk bisa menggunakan Hak Interpelasi, mereka harus mendapatkan dukungan anggota dewan minimal 7 orang, sesuai tata tertib dewan.
Diakuinya, mulai besok (hari ini, Red) dirinya akan menggalang dukungan dari anggota dewan lain. “Saya kira mutasi beberapa waktu lalu ada kejanggalan, makanya kami harus gunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan dari Bupati Bima,” terang Aminurllah, Selasa (19/10) kemarin di ruang Komisi III.
Menurutnya, melihat komposisi aparatur daerah yang ditempatkan itu penuh dengan kolusi dan nepotisme. Model mutasi semacam itu, akan menghambat kinerja aparat. “Saya kira penempatan aparatur daerah mutasi kemarin, akan menghilangkan etos kerja aparat yang lain tidak ada semangat kinerja untuk membangun Bima. Yang ada hanya pembodohan aparatur,” tandasnya. (SM.12)
×
Berita Terbaru Update