Kota Bima, (SM).- Penanggungjawab Posko Parlemen Jalanan, Abdul Kalate membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Kapolresta Bima AKBP Kumbul, menyusul kesalahan redaksi dan dua surat.
Dalam surat pernyataan yang ditandatangani diatas materei tersebut, antara lain berisi permohonan ma’af Abdullah Kalate yang ditujukan kepada Kapolresta Bima AKPB Kumbul serta mencabut kembali dan meluruskan kata-kata ‘pandu’ dalam dua kali surat dimaksud.
Kata-kata ‘pandu’ dalam dua kali surat tersebut yaitu pada surat hasil pertemuan tanggal 22 September di ruangan rapat DPRD Kabupaten Bima. Dalam surat yang ke dua kali yaitu pernyataan sikap rencana hearing dengan Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima tertanggal 2 November 2010.
Dalam redaksi surat pernyataan sikap dimaksud, juga ada kata ‘dipandu oleh Kapolresta’. Surat yang ke dua kali tersebut diperoleh pihak Kepolisian setempat beredar luas di kalangan masyarakat hari Jum’at kemarin.“Surat pertama saya tidak mau sikapi. Karena ada lagi kata ‘dipandu’ dalam surat yang kedua, saya sikapi,” kata Kapolresta Bima AKBP Kumbul saat memberikan keterangan pers di Mapolresta setempat, Jum’at sore kemarin.
Kapolres mengatakan, setelah mengantongi surat yang kedua tersebut, pihaknya langsung memanggil yang bersangkutan. Jelas dia, pembuat surat dimaksud yakni Abdullah Kalate membuat surat pernyataan kepada dirinya atas sikap dimaksud.
“Dalam surat pernyataannya ini yang bersangkutan menyampaikan permohonan ma’afnya kepada saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dalam pernyataannya yang bersangkutan bersedia mencabut kembali kata-katanya,” ungkap Kapolres sembari menunjukan surat pernyataan dimaksud.
Kapolres menjelaskan, dalam surat yang ke dua tersebut Posko Parlemen Jalanan berencana audensi dengan Kepala Kejaksaan kaitan dengan eksekusi terpidana Suaeb Husen. Aksi audensi itu direncanakan berlangsung tanggal 2 November. (SM.06)
