Kota Bima, (SM).- Peristiwa ledakan di ruangan Biro Hukum Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, hingga kini masih misterius. Kepolisian masih menyelidiki peristiwa yang menghebohkan itu dengan mengumpulkan bahan dan keterangan dari warga.
Sedikitnya delapan (8) orang dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Bima. Kemungkinan pihak Kepolisian menambah jumlah warga yang akan dimintai keterangan, bahkan delapan orang warga yang telah dimintai keterangan semula tidak tertutup kemungkinan diperiksa ulang. “Apa alasan atau motif dari kejadian ini, masih kita selidiki,” ucap Kapolres Bima AKBP Kumbul yang dikonfirmasi sejumlah wartawan di halaman kantor KPU Bima, Selasa kemarin.
Kapolres mengatakan, kedelapan orang warga dimaksud adalah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, ada rencana pihaknya melakukan permintaan keterangan terhadap warga lainnya.
Namun Kapolres belum menyebutkan berapa dan siapa saja nama-nama warga yang akan dimintai keterangan. “Nama-nama warga sudah ada, baik atas informasi yang dihimpun maupun keterangan warga yang diperiksa sebelumnya,” ungkapnya.
Kapolres mengaku, saat ini pihaknya sangat membutuhkan keterangan maupun informasi dari warga. Kata Kapolres, informasi sekecil apapun yang disampaikan warga, sangat berarti bagi pihaknya untuk membantu pengungkapan kejadian tersebut.
Kejadian yang menimpa ruangan anggota KPU Kabupaten Bima Ahmad Yasin Devisi Biro Hukum, menurut Kapolres, belum dapat dipastikan apakah akibat bom atau tidak. “Itu lah yang kita masih selidiki. Yang pasti belum bisa katakan jenis bom, tapi pastinya terjadi ledakan,” ujarnya.
Kapolres tidak ingin memberikan kepastian waktu penuntasan kejadian dimaksud kepada warga. “Yang tahu pasti adalah tuhan. Kita hanya diberikan amanat untuk menjalankan tugas. Kita hanya berupaya dan berusaha saja,” timpalnya.
Menjawab pertanyaan salah seorang wartawan, Kapolres menyatakan tidak ingin mencampuri ranah persoalan lain dalam peristiwa ledakan salah satu ruangan kantor penyelenggara Pemilu tersebut. “Saya hanya bisa ungkap fakta hukumnya saja, yang lain bukan kewenangan kita,” tegasnya. (SM.06)
