Bima, (SM).- Rencana pemanggilan ulang Kadis Sosial Kabupaten Bima, Drs Qurban, urung terlaksana. Pasalnya yang bersangkutan telah digeser (mutasi) dari jabatannya. Rapat kerja Komisi IV dengan sejumlah Kadis, khusus Dinas Sosial yang dijadwalkan pada Jum,at dan ditunda pada Sabtu, akhirnya gagal terlakasana.
Ketua Komisi IV, Ilham Yusuf SE, yang ditemui wartawan, Sabtu (16/10) di ruang Komisi setempat, mengemukakan, rencana pemanggilan Kadis sosial Kabupaten Bima, Drs M Qurban, tidak bisa dilaksanakan. Sebabnya, Qurban sudah tidak lagi menjabat sebagai Kadis dimaksud.
Terkait kelanjutan rapat evaluasi kinerja Dinas Sosial pada triwulan dan berbagai keluhan masyarakat atas dinas itu, kata Ilham, akan dijadwalkan kembali. Ujarnya, walaupun Qurban tidak menjabat, Kadis yang baru tetap akan dipanggil. Karena kaitan dengan hasil kerja masa tri wulan dan berbagai keluhan masyarakat, tentu tidak hanya diketahui oleh Kadisnya saja. Aparatur pejabat dijajaran Dinas itu, tentunya akan memahami maksud pemanggilan tersebut.
Pergantian jabatan Kadis, antara Qurban dengan A Wahab Usman, SH, tegas ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima itu, tidak akan mengurangi dan mempengaruhi hasil dan tujuan rapat kerja yang diadakan untuk itu. Kata dia, evaluasi kinerja, sesungguhnya, mengacu dari hasil kinerja yang telah dilakukan berbagai dians pada kurun waktu yang ditentukan. Tentunya, setiap dinas merekap secara tertulis hasil kerja dan berbagai hambatan yang dihadapi pada kurun waktu dimaksud.
“Jadi tidak ada masalah, kalau Qurban telah digeser dari jabatannya. Karena pemanggilan yang dilakukan Komisi IV, bukan orang perorang di Dinas tersebut. Melainkan jabatan dinasnya, “jelas Ilham.
Untuk dinas sosial sendiri, ujarnya, disamping hasil kinerja, yang menjadi agenda penting lainya, yakni berbagai keluhan masyarakat atas beberapa program bantuan yang dierima masyarakat. Diantaranya, masalah bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan sejumlah bantuan program keserasian social pada bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Ditengarai beberapa program tersebut, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Khusus untuk dana keserasian sosial, pihak Propinsi, masih menahan anggaran itu, karena pertanggung jawaban keuangan di bidang itu oleh Dinas Sosial Kabupaten Bima, dinilai belum tuntas. (SM.08)
