Bima, (SM).- Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Okteber Kamis kemarin, status Pengurus Kecamatan (PK) Komite Nasional Pemuda Indonesia di dua kecamatan yanga di Kabupaten Bima, dipertanyakan.
Pasalnya, hingga saat ini PK KNPI Woha dan Belo belum juga melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih dan merumuskan ketua serta jajaran kepengurusan KNPI di tingkat kecamatan, meski DPD KNPI Kabupaten Bima telah melayangkan surat himbauan sebanyak tiga kali ke masing-masing PK KNPI.
Zulkarnain Gaffar, S.Pd, komponen muda di Kecamatan Woha, mengaku heran dengan komitmen PK KNPI Woha yang seolah enggan melaksanakan musyarawah dalam merumuskan kepengurusan organisasi kepemudaan itu. ”Apa alasan PK KNPI Woha sehingga tidak mau melaksanakan musyawarah kecamatan. Apakah ingin membekukan KNPI yang ada di kecamatan ini,” ketusnya.
Sebagaimana yang dia ketahui, hampir semua kecamatan di Kabupaten Bima ini telah melaksanakan Muscam dan telah ada kejelasan PK KNPI di masing-masing wilayah. Sementara di Kecamatan Woha yang nota bene dijadikan sebagai Ibu Kota Kabupaten Bima itu, sampai saat ini belum ada kejelasan soal pergantian kepemimpinan di tubuh wadah organisasi kepemudaan ini.
Sementara Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bima, Mansyur H.Syahrir yang dikonfirmasi, mengaku, telah tiga kali melayangkan surat kepada dua kecamatan yang belum laksanakan Muscam itu. Namun hingga saat ini, belum ada jawaban dari PK KNPI dalam bentuk kegiatan.
Menurutnya, jika sampai tiga kali DPD KNPI mengeluarkan surat himbauan, maka status kepengurusan PK KNPI sebelumnya akan distatusquo-kan. Kemudian, koordinator wilayah sebagai perpanjangan tangan DPD KNPI Kabupaten Bima, harus mengajukan beberapa nama untuk ditetapkan sebagai carateker yang tugasnya memfasilirtasi pelaksanaan Muscam. ”Memang sebelumnya PK KNPI Woha yang lama pernah mengajukan struktur kepengurusan baru tingkat Kecamatan Woha. Namun kami tolak karena struktur kepengurusan yang disampaikan tidak dipilih melalui mekanisme musyawarah kecamatan,” tandasnya.
Dia menambahkan, pembentukan PK KNPI di tingkat kecamatan, menjadi kebutuhan generasi muda yang ada di kecamatan setempat. DPD KNPI, tak bisa mendaulati siapapun yang jadi pengurus kecamatan. ”Soal kepengurusan, itu hak penuh peserta musywarah kecamatan,” ungkapnya. (SM.04)
