Kota Bima, (SM).- Fenomena kekinian soal tambang liar yang dilakukan ratusan masyarakat di So Mpori Lembo Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima atau disekitar areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA), semakin menggelinding hingga Walikota mesti turun lapangan melihat dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat.
Unsur logam mulia (emas) yang menjadi rebutan ratusan masyarakat penambang empat hari terakhir dilakasi itu, tentu akan berdampak banyak terhadap lingkungan sekitar, terutama sekali kemanan dan limbah yang dihasilkan dari penambangan itu, jika dikelola langsung dengan zat kimia semacam merkuri alias air raksa.
Meski sebelumnya Walikota Bima, H Qurais H Bidin SE telah mewanti masyarakat, agar tidak melakukan penambangan dan pengelolaan dengan zat kimia, serta berbagai peringatan lain yang diduga akan berdampak pada lingkungan serta melnggar aturan dan mekanisme pertambangan.
Adalah anggota DPRD Kota Bima, Iwan Kamarujaman, mendesak ksekutif, untuk segera meminimalisir pertambangan liar masyarakat, tanpa izin dan kejelasan aturan pertambangan. Alasanya, disamping akan merusaka lingkungan sekitar, juga dikhawatirkan terjadi tindakan lain yang mengarah pada instabilitas keamanan.
Diharapkanya, pemerintah segera mensosialisasikan akibat yang ditimbulkan atas prtambangan liar tersebut. Soal bagaimana perizinan dan bentuk pertambangan nantinya, tergantung sungguh pada pemerintah yang mengambil kebijakan atas pertambangan tersebut. Artinya kata dia, pencerhan dan komunikasi, mesti dilakukan secepatnya oleh eksekutif, untuk menghindari gejolak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan liar dimaksud.
Minmal kata dia, pemerintah dapat membuat regulasi dan aturan perizinan yang komperhensif serta menguntungkan masyarakat dan pemerintah. Sehingga tidak terjadi pertambangan liar dan tidak berizin, apalagi dengan menggunakan zat kimia yang pasti akan brdampak pada pencemaran lingkungan. (SM.08)
