Bima, (SM).- Musim penerimaan siswa baru tahun ini, memancing anggota komisi IV DPRD Kabupaten Bima untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di beberapa sekolah. Hal tersebut dilakukan wakil rakyat, menyusul lahirnya isu pungutan yang memberatkan orang tua calon siswa.
Baru-baru ini, tiga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, sidak di SMPN 1 Woha dan SMA 1 Woha. Anggota komisi IV DPRD Kabupaten Bima yang melakukan Sidak tersebut yakni ketua komisi IV ILham Yusuf, anggota komisi IV Musmuliadin dan Zulkifli. Sidak wakil rakyat menyertakan beberapa wartawan.
Informasi yang diendus, beberapa sekolah seperti di SMPN 1 Woha, menarik uang Rp360 ribu setiap tahun/siswa. Rincian biaya yang ditarik tersebut, Rp150 ribu untuk sumbangan komite per tahun, OSIS Rp60 ribu/tahun, pramuka Rp30 ribu/pertahun, baju batik Rp40 ribu per orang, uang baju kaos Rp60 ribu/orang dan uang atribut Rp20 ribu per orang siswa baru. Di sekolah tersebut ada 318 siswa baru.
Ironisnya, setiap triwulan menerima saluran bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) mendekati angka Rp100 juta. Katanya dana BOS tersebut diperuntukan kebutuhan operasional di sekolah, pun termasuk siswa miskin. Berbagai item pungutan tersebut dilakukan pihak sekolah tidak dilatari petunjuk resmi dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima dan diakui kesepakatan dengan orang tua murid.
“Sebelum penerimaan siswa baru, antara sekolah dengan orang tua murid dan komite melakukan rapat dan disetujui biaya-biaya tersebut bagi siswa baru,” ucap Kepala SMPN I Woha Abdullah, S.Pd dihadapan anggota DPRD Kabupaten Bima.
Demikian pula yang terjadi di SMPN I Bolo. Di sekolah setempat informasi yang diperoleh, per orang siswa baru dibebankan dengan biaya registrasi penerimaan siswa baru perorang Rp50 ribu. Padahal penerimaan siswa baru dianggarkan dalam dana BOS.
Kata Abdullah, biaya penarikan pada saat penerimaan siswa tahun ajaran kali ini mengalami penurunan yang fantastic, bila dibandingkan pada saat penerimaan siswa baru tahun ajaran sebelumnya. “Ada penurunan sekitar 400-an ribu per orang,” katanya.
Menurut dia, penarikan biaya dimaksud tidak wajib bagi setiap orang siswa baru. Ada siswa baru yang telah menyetorkan biaya dimaksud dan ada pula yang hingga saat didatangi wakil rakyat, siswa bbaru yang belum menyetor sama sekali.
Ilham Yusuf menitipkan pesan pada sekolah setempat agar tidak sampai memulangkan siswa apabila tidak sanggup menyetorkan biaya yang menjadi ketentuan sekolah setempat.
Begitu pula di SMAN I Woha. Sekolah setempat, biaya masuk bagi siswa baru dibebankan uang dengan sumbangan pendidikan dengan nilai variasi mulai Rp400 ribu, Rp500 ribu sampai Rp700 ribu. Tidak hanya uang sumbangan pendidikan alias uang pembangunan saja yang harus disetorkan, nantinya akan muncul uang yang dinamakan sumbangan komite. Belum ada kepastian berapa nilai uang komite per orang siswa.
Namun yang berlaku di sekolah setempat tahun sebelumnya, per orang siswa dibebankan uang komite Rp75 ribu per orang siswa per bulan. Selain uang komite dan uang pembangunan, ada lagi uang bentuk lain yang harus disetorkan per orang siswa baru.
Yakni ada uang pengadaan baju seragam olahraga Rp70 ribu per orang siswa, ada uang baju batik Rp55 ribu per orang siswa dan uang beberapa item lagi. Total uang yang harus disetor dalam bentuk lain tersebut mencapai Rp310 ribu per orang siswa.
Menurut Kepala SMAN I Woha Abubakar saat memberikan penjelasan dihadapan wakil rakyat, uang-uang dimaksud tidak diwajibkan pada siswa baru. Hanya siswa yang mampu membayar saja yang menyetor. “Dari sekian siswa ada 45 orang yang tidak setor sama sekali,” katanya.
Total uang sumbangan pendidikan alias uang pembangunan yang telah dikantongi sekolah setempat lebih kurang Rp94 juta. Dana yang terkumpul tersebut, nantinya akan digunakan sesuai dengan RAB yang telah disusun pihak sekolah setempat. Ilham Yusuf dan anggota DPRD lainnya berjanji akan terus mengawal penggunaan biaya yang bersumber dari siswa. Menurut Ilham, uang yang ditarik dari siswa di sekolah tersebut, tergolong besar. (508)
