Kota
Bima, (SM).- Ketua
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bima Drs. H.Sudirman M.Si menyesalkan
mutasi sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) oleh Walikota Bima beberapa waktu lalu.
Pasalnya, mutasi tersebut tidak tepat dilaksanakan disaat menjelang Ujian
Nasional.
Saat
memberikan keterangannya Kamis (28/2), Sudirman mengaku, moment mutasi untuk
sejumlah Kepsek sangat tidak tepat karena tidak lama lagi, siswa akan
menghadapi UN. Mestinya, UN dijadikan pertimbangan Pemerintah Kota Bima, karena
dikhawatirkan menghambat proses pelaksanaan UN.
Ia juga
menyoroti jika mutasi tersebut mengabaikan asas profesionalisme. Letaknya,
yakni pada beberapa kesempatan Walikota Bima sering menyampaikan siap memutasi
Kepsek, jika yang bersangkutan bermasalah. “Kenyataan yang terjadi, Kepsek yang
bermasalah justru tidak dimutasi. Dan yang tidak bermasalah, malah dimutasi,”
katanya.
Tidak
hanya itu, lanjutnya, pengangkatan Kepsek harus memiliki pertimbangan, tidak
sembarangan diangkat begitu saja. Tapi melalui proses kualifikasi. Diantaranya
mendapatkan sertifikat dari LPMP sebagai Kepsek. “Jadi bisa disimpulkan, yang
layak diangkat menjadi Kepsek itu adalah yang betul-betul punya kompetensi,”
tukasnya.
Ditanya
apakah tidak ada nuansa politik pada mutasi itu, Sudirman enggan menjawabnya,
karena itu adalah urusan Pemerintah Kota Bima.
Di tempat
berbeda, pemerhati pendidikan di Kota Bima, Arifudin justru menilai mutasi
kemarin kental dengan nuansa politik dan tanpa dilakukan analisa mendalam.
“Orang-orang yang dimutasi seperti Kepala SDN 27 Kota Bima dimutasi karena
pertimbangan kedekatan dengan pasangan calon lain yang ikut Pemilukada Kota
Bima,” sorotnya.
Ia juga
mengaku, pada tiap kesempatan berpidato, Walikota Bima mengaku akan memutasi
Kepsek jika bermasalah. Namun faktanya, Kepsek yang dimutasi, bukan yang
bermasalah. ”Banyak ko’ Kepsek yang selalu bermasalah, tapi tetap
dipertahankan. Kesimpulan saya, mutasi ini tidak professional dan tidak atas
kebutuhan,” sorotnya. (bnq)
