Bima, (SM).– Adanya dugaan
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang tidak lancar berikut indikasi penyalahgunaan
berebagai anggaran di SMK Amanah Woro Kecamatan Madapangga sebagaimana yang diberitakan
Koran ini beberapa edisi sebelumnya, keberadaan sekolah tersebut makin mendapat
sorotan dari masyarakat. Bahkan pemerintah diminta untuk mencabut ijin
operasionalnya segera mungkin.
Pemerhati
pendidikan di wilayah Kecamatan Madapangga, Umar Hattab, SKM yang dimintai
tanggapannya mengatakan, sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima agar segera mencabut ijin
operasional SMK Amanah. Karena di sekolah sudah terlalu banyak persoalan yang
terjadi. Apalagi pelaksanaan KBM-nya
tidak berjalan mulus dan terhambat lantaran banyak siswa yang tidak
hadir, terutama sekali pembangunan RKB belum tuntas sehingga tidak bisa
dimanfaatkan. “Kondisinya gedung sekolah sampai saat ini belum juga
dimanfaatkan untuk proses KBM,” terangnya.
Dikatakannya,
saking banyaknya persoalan yang terjadi di SMK Amanah, pemerintah sebaiknya
turun tangan guna menyelesaikan masalah yang terjadi supaya tidak terjadi hal-
hal yang tidak dinginkan dikemudian hari, terutama nasib siswa yang saat ini
masih ada di sekolah setempat. “Karena uang yang dipergunakan untuk pelaksanaan
pembangunan gedung sekolah adalah uang negara, secepatnya pemda menyelesaikan
problemantika yang terjadi di SMK Amanah,” harapnya.
Jika pemerintah
tidak bersikap, pihaknya dan para generasi penerus bangsa akan melakukan
konsolidasi generasi untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah daerah karena
operasional sekolah setempat tidak berjalan secara konstitusional. (pul)
