Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tahun 2012, Akseptor KB Baru Tembus 143 Persen

16 Februari 2013 | Sabtu, Februari 16, 2013 WIB Last Updated 2013-02-16T03:53:30Z


Bima, (SM).- Selama kurun waktu 2012, akseptor Keluarga Berencana (KB) di seluruh wilayah Kabupaten Bima menembus angka 143,34 persen dari  target 16.123 akseptor pemasangan KB baru atau terealisasi 23.110 akseptor. Dampaknya, berimplikasi positif bagi daerah setempat yang mampu meraih peringkat IV pada lomba pelayanan KB Se-Provinsi NTB baru-baru ini.

Demikian poin penting Safari (roadshow) Tim Penggerak PKK Provinsi NTB dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 41, Kamis (14/02) di Gedung PKK Kabupaten Bima. Tim PKK NTB melakukan Roadshow KB dan pembinaan 10 Program Pokok PKK dipimpin Wakil Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Elok Efeni Badrul Munir, S.Pd.
Ketua TP PKK Kabupaten Bima Hj. Indah Damayanti Putri di hadapan Ketua GOW Kabupaten Bima, Ketua DWP, pengurus dan anggota TP PKK, GOW, serta DWP dalam sambutannya mengatakan, pelayanan KB telah dilaksanakan secara serentak pada 18 kecamatan se-Kabupaten Bima dengan pencapaian yang memuaskan. Gambaran Pelayanan KB Kabupaten Bima tahun 2012 dapat dilihat dari target pemasangan KB baru sebanyak 16.123 akseptor, realisasi yang dicapai sejumlah 23.110 akseptor atau mengalami peningkatan 143,34 persen, sehingga Kabupaten Bima menempati peringkat IV tingkat Provinsi NTB.
Sementara itu, wakil ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Elok Efeni Badrul Munir, S.Pd usai menyerahkan bantuan berupa MPASI, Sabun Lifebuoy, Kartu Kembang Anak dan Buku Dasa Wisma, mengaku, Roadshow KB dan pembinaan 10 program pokok PKK dalam rangka HKG PKK ke-41 tahun 2013 ini juga bertujuan untuk bersilaturahmi.
Kata dia, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat sampai Kabupaten Bima, pencapaian akseptor sudah memenuhi target yang diinginkan dan pencapaian akseptor Provinsi NTB mencapai 235ribu atau mengalami peningkatan 122,64 persen. Menindaklanjuti Deklarasi Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga), diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTB serta dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai forum silahturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. (ris)
×
Berita Terbaru Update