Bima, (SM).- Masalah
klasik tentang ketidakhadiran eksekutif saat di undang dewan, kembali terjadi.
Kali ini, kekesalan atas alpanya eksekutif menghadiri Rapat Kerja (Raker)
Komisi I membahas sengketa tanah eks jaminan yang masih menggelinding tanpa ada
kesimpulan yang pasti.
Sebut saja pada agenda dimaksud, yang direncanakan
digelar Senin lalu. Pemangku kebijakan terkait mulai dari Sekda, Kapolres Bima
Kota, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, hingga sejumlah Bagian
terkait semisal Bagian Hukum, Bagian Umum dan Camat Sape, tidak satupun yang
menyempatkan diri memenuhi undangan dengan agenda penting menyoal kemaslahatan
dan kemanan masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Baharuddin, SH
didampingi anggota Komisi I lainnya, Selasa kemarin, mengaku kecewa dan kesal
atas sikap eksekutif yang terkesan tidak menghargai undangan yang dilayangkan
lembaga dewan. Mestinya, eksekutif memahami dan menghargai undangan raker
tersebut. Sebabnya, pembicaraan soal sengketa tanah di kecamatan Sape yang
telah diagendakan, dapat diperoleh solusi yang arif dan bijaksana yang tentunya
tidak merugikan pihak manapun.
Anggota Komisi I lainnya, Wahyuddin SAg, juga
menimpali hal yang sama. Saking kesalnya, Wahyu, meminta Bupati untuk menjewer anak buahnya yang tak
patuh menghargai betapa pentingnya pertemuan yang diagendakan pihaknya.
Padahal, tujuan dari Raker tersebut untuk membahas penyelesaian sengketa tanah
yang terjadi di Sape antara pemenang lelang dengan warga yang mengaku pemilik
hak waris atas tanah yang disengketakan tersebut.
Kalau seperti ini cara eksekutif memahami kemitraan
dengan legislatif, kata dia, pemerintah ini tidak bisa berjalan sebagaimana
mestinya. Karenanya, setiap persoalan harus diselesaikan secara bersama antara
dua lembaga yang berada dalam satu wadah pemerintahan.
Yang lebih mengecewakan komisinya, agenda Raker yang
dijadwalkan mulai pada pukul 09.00, ditunggu hingga pukul 12 siang, tidak
satupun nampak batang hidung para eksekutif, mulai dari Sekda hingga pejabat
ditingkat Bagian terkait yang diundang.
“Hanya Bagian Adminstrasi saja yang hadir itupun
datangnya kesiangan setelah sejumlah anggota komisi I pulang, “ujarnya, sembari
menjelaskan, pihaknya sebagai lembaga aspirasi rakyat sangat berkepentingan dan
berkewajiban menyuarakan kembali tuntutan dan keluhan masyarakat. Apalagi
katanya, isnpirasi awal justeru datang dari Sekda yang ingin menggelar
pertemuan membahas persoalan sengketa tanah tersebut.
Lebih tegas lagi disampaikan anggota Komisi I, Firdaus
SH. Ogahnya eksekutif hadir memenuhi undangan pihaknya menandakan tidak
seriusnya eksekutif menyelesaikan persoalan sengekta tanah yang tengah
menggelinding disejumlah daerah, wabil khusus yang mendinamika di kecamatan
Sape. “kalau mereka seirus menyelesaikan masalah, pasti hadir dan memenuhi
undangan. Bukan malah mengindahkan seperti ini, “kecewanya. Diapun meminta
Bupati untuk melihat dan menegur para bawahannya yang semau gue dengan tidak hadir
memenuhi undnagan atas nama lembaga dewan.
Terpisah, Sekda Kabupaten Bima, Drs H Masykur HMS yang
dimintai tanggapan, secara sadar dan tidak ingin dipolemikan berkepanjangan,
meminta maaf dan sepenuhnya hal itu dikarenakan miskomunikasi saja. (ris)
