Kota Bima, (SM).- Sesungguhnya, era otonomi daerah sarat
dengan tantangan untuk menggali potensi daerah dan mengelola potensi sumber
daya aparatur untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
tugas pemerintah. Tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan
memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan
tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.
Demikian yang disampaikan Wakil Walikota
Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE di hadapan seluruh peserta Apel Gabungan di
Halaman Kantor Walikota Bima, pada Senin (28/01) kemarin.
Kata dia, pelayanan maksimal menjadi
mutlak diberikan kepada masyarakat, ini menjadi tugas dan amanah yang diemban
sebagai aparatur pemerintah. Tentunya untuk memaksimalkan pelayanan, harus
lebih proaktif membangun komunikasi dengan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Aji Man (sapaan
akrab Wawali) juga mengingatkan kepada kelurahan agar selalu meningkatkan
pelayanan, karena kelurahan merupakan pelayan terdepan yang setiap hari
melayani masyarakat. Selain itu, kelurahan menjadi wakil-wakil dari pemerintah
yang melayani masyarakat, jika kelurahan tidak melayani dengan baik dan
mengecewakan warga, maka yang jelek bukan kelurahan saja tetapi sampai ujung
juga ikut jelek. Sebaliknya, jika kerjanya baik sampai ujung juga baik di mata
masyarakat.
“Masing-masing SKPD harus mampu menangkap
keinginan dan kebutuhan masyarakat, terlebih lagi lurah dan Camat yang
bersinggungan langsung dengan masyrakat dan menjadi ujung tombak dari
pemerintah,” ujarnya.
Selama ini, ia mengaku pelayanan masih
kurang maksimal, seperti ada yang tumpul dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai agen dalam membangun daerah para Aparatur pemerintah berkewajiban
memberikan pencerahan kepada masyarakat, menggali keinginan serta kebutuhan
masyarakat, sehingga kecepatan dan ketepatan dalam menangangani persoalan yang
terjadi di masyarakat tidak diragukan lagi.
“Bangunlah komunikasi yang baik dengan
masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi potong kompas langsung ke pucuk
pimpinan seperti yang biasa terjadi, karena masing-masing Satker hingga elemen
terkecil dalam sistem pemerintahan memahami betul kondisi masyarakatnya”,
jelasnya. (BNQ)
