Kota
Bima, (SM).- Di RSUD Bima,
tak hanya mengenai kinerja dan pelayanan yang kerapkali disorot, pun masalah
pengadaan alat kesehatan (Alkes) juga tak lepas dari sorotan. Bahkan sorotan
ini, bersumber dari pegawai setempat. Diduga kuat, pengadaan Alkes yang
terbaru, bermasalah dan tak sesuai spek. Bahkan salah satu alkes yang harganya
hanya berkisar Rp1 juta, malah dibeli dengan harga sebesar Rp6 juta.
Pegawai RSUD Bima yang tak ingin namanya
mengungkapkan, pengadaan alkes kali ini benar-benar jauh yang diharapkan.
Seperti item pengadaan kursi panjang yang ditempatkan di ruang tunggu, padahal
harganya berkisar Rp1 juta, malah dibeli dengan harga Rp6 juta. “Inikan konyol,
mark up nya banyak sekali. Kenapa harus beli dengan harga mahal jika
harganya murah,” sorotnya, Senin lalu.
Tindakan mark up tersebut
diduganya sama saja menguntungkan pihak yang melakukan pengadaan, baik itu secara
pribadi maupun kelompok. Mestinya, anggaran sisa yang digunakan untuk membeli
kursi tersebut bisa digunakan untuk pengadaan barang lain yang bisa
dimanfaatkan di RSUD Bima. “Staf dan karyawan terheran-heran dengan harga kursi
panjang itu, mahal sekali,” katanya.
Tidak hanya kursi, mereka
melanjutkan, pengadaan lampu operasi pun tidak sesuai spek. Setelah lampu
tersebut tiba di ruangan operasi, pun tidak bisa digunakan karena tidak sesuai
kebutuhan. “Lampu itu sudah dikembalikan, pegawai minta lampu yang sesuai
kebutuhan untuk operasi dan spek yang telah ditentukan,” ujarnya dan mengaku
demikian pula dengan sejumlah item yang tertera pada kebutuhan pengadaan alkes
lainnya. Hampir tidak sesuai spek yang ada.
Menurut mereka, praktek
penyalahgunaan anggaran ini mestinya tidak dilakukan lagi di RSUD Bima, karena
masih banyak kekurangan yang harus terus dilengkapi. Dan anggaran yang ada
tersebut bisa digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.
“Bagaimana nanti jika RSUD statusnya sudah meningkat menjadi Badan Layanan
Usaha Daerah (BLUD), masih dikelolah oleh Pemerintah Daerah saja, tetap
begini,” keluhnya.
Di tempat berbeda, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Alkes RSUD Bima, Syahmir yang berusaha
ditemui, Rabu kemarin, enggan berkomentar. Dia menyarankan untuk bertanya
langsung ke Direktur atau Humas RSUD Bima.
Direktur RSUD Bima, dr. M. Ali,
SpDp yang hendak ditemui di ruangannya, tidak ada di tempat. Namun melalui
Humas RSUD Bima, dr. H. Sucipto mengaku dirinya belum mengetahui tentang pengadaan
itu apakah bermasalah atau tidak. Karena belum melihat kwitansi pembelinya.
“Nanti akan kita cek. Kalau memang bermasalah atau ada perbedaan harga yang
sangat jauh, patut dicurigakan,” katanya, Rabu kemarin di RSUD Bima. (bnq)
