20 OMS Ikut Training Analisis dan Advokasi Anggaran Publik

 Bima, (SM).- Sebanyak 20

Para peserta menyampaikan pendapatnya saat Training Analisis dan

Advokasi Anggaran di hotel Marina, Kota Bima, 14 - 16 Desember 2012

 

 

 

 

 

peserta yang konsen pada kebijakan publik di Kabupaten Bima mengikuti training analisis dan advokasi anggaran publik bagi Oeganisasi Masyarakat Sipil (OMS). Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Marina tanggal 14 – 16 Desember 2012 difasilitasi PATTIRO atas dukungan AIPD pada program peningkatan kapasitas dan pendampingan CSO dalam perencanaan dan penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran publik.

Susana Dewi Rochimah, Civil Society Officer Australia AID di sela-sela kegiatan, Sabtu (15/12) mengatakan, rangkaian kegiatan pelatihan tersebut dilakukan oleh PATTIRO sebagai implementing partner dalam pencapaian out put.

Dijelaskannya, kegiatan Workshop dan pelatihan bagi CSO ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi CSO untuk terlibat dalam proses perencanan, pengalokasian anggaran, tracking belanja dan monitoring pelayanan publik daerah. Tujuan lainnya, mendorong CSO lokal untuk fokus pada isu-isu pada sektor-sektor kunci dari pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar mereka dapat meningkatkan perannya serta menjadi mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD.

Menurutnya, output yang diharapkan, 20 orang dari 20 CSO yang concern pada kebijakan publik di Kabupaten Bima mampu melakukan analisis dan advokasi anggaran publik. Sedangkan, outcome perubahan yang diharapkan terjadi dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni meningkatnya jumlah CSO yang memahami isu anggaran serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi CSO agar terlibat dalam proses perencanaan penganggaran dan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk pelayanan publik yang lebih baik, terutama di tiga sektor utama pembangunan seperti sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Dengan semakin meningkatnya partisipasi CSO dalam mempengaruh kebijakan anggaran daerah, kata Susan, akan berdampak pada adanya perbaikan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat dan meningkatnya alokasi anggaran untuk 3 sektor utama pembangunan. “Diharapkan dengan adanya alokasi anggaran yang memadai, perbaikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas dapat tercapai”, katanya.

Kata dia, sasaran kegiatan pelatihan adalah CSO-CSO yang ada di Kabupaten Bima berjumlah 20 orang peserta. Untuk mendukung kesetaraan gender, dalam proses pemilihan peserta kami mempertimbangkan aspek keseimbangan gender dengan memberikan kesempatan 30 – 40 persen kuota kepada anggota CSO perempuan untuk mengikuti pelatihan.

Susan menegaskan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi penting untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, adil dan berkualitas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan anggaran juga menjadi sangat penting untuk mendorong adanya akuntabilitas dari pemerintah daerah. “Partisipasi aktif masyarakat atau kelompok masyarakat perlu didukung dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai agar mereka lebih berdaya”, harapnya.

Liputan Suara Mandiri, peserta yang hadir, antara lain Humas Pemkab Bima, LP2DER, SOLUD, Yisa, LP3M, LEINSTA, MPI, FP3M, FMT, Forum Komite Sekolah, FKPPMD, Jejak Bima, Dewan Pendidikan, FKKP, Lapeksdam, Badza, GPPD, Babuju dan Pers. (sam)