Kota
Bima, (SM).- Aktifitas penolakan pembangunan
lapak PKL permanen di Lapangan Pahlawan Raba kini semakin meningkat. Karena
tetap tak sepakat dengan program pemerintah itu, puluhan warga Kelurahan
Rabadompu dan sekitarnya mendatangi kantor DPRD Kota Bima, untuk beraudiensi.
Warga
hadir di gedung rakyat tersebut sekitar pukul 09.00 wita, sebelum memasuki
ruang DPRD Kota Bima, lebih awal warga tersebut bermain bola di jalan raya.
Kendati tidak terlalu lama, namun membuat aktifitas jalan macet. Bermain bola
di jalan itu sebagai bentuk protes warga karena dialihfungsikannya lapangan
merdeka menjadi pasar.
Usai
protes di jalan, warga diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Feri
Sofyan SH, bersama sejumlah anggota DPRD Kota Bima lainnya, seperti Ahmad Miftah,S.Sos, Alfian Indrawirawan,
Anwar Arman SE, A. Gani SH, Irsyad, Drs. H. Mukhtar Yasin, MAP dan H. Ruslan.
Nampak hadir juga Kepala Dinas Koperindag
Kota Bima.
Di
ruang rapat warga menyampaikan aspirasinya. Salah seorang perwakilan, Abdul
Aher mengungkapkan keresahannya pada pembangunan lapak PKL di lapangan Pahlawan
itu. Ketua RT 09 Kelurahan Rabadompu Barat itu mendesak DPRD Kota Bima untuk
menuntaskan masalah tersebut. “Jika tak ada sikap dari DPRD Kota Bima dalam
sepuluh hari, warga akan ambil tindakan pembongkaran paksa,” ancamnya.
Menurut
dia, keberadaan lapak permanen ini sudah sangat mengganggu aktifitas warga,
baik untuk kegiatan olahraga maupun kegiatan ibadah. Dengan dibangunnya deretan
tempat usaha di lapangan bersejarah tersebut, maka nilai sejarahnya akan
memudar, seiring dengan komersialisasi lapangan yang dilakukan belakangan ini.
Sama
halnya dengan Syafrudin, Ketua RT 04 Kelurahan Rabadompu. Dia menyampaikan,
lapangan Pahlawan tersebut merupakan satu dari dua lapangan bersejarah yang
dimiliki Kota Bima. Sejak jaman penjajahan dulu, lapangan tersebut memiliki
posisi dan kenangan tersendiri bagi warga. “Kami menyayangkan sikap pemerintah
yang semakin mengurangi nilai-nilai sejarah di Kota Bima,” sorotnya.
Wakil
Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofyan, SH menyambut baik aspirasi warga tersebut.
Dan mengingatkan warga untuk bersabar sembari menunggu peresmian dari
Kementrian Koperasi dan UKM. Karena keberadaan lapak yang dibangun itu
semata-mata demi kepentingan masyarakat dan membantu ekonomi. “Mengenai
permintaan untuk dibongkar, kami berusaha untuk carikan solusi terbaik,”
ujarnya. (SM.07)