Bima, (SM).- Jawaban eksekutif yang disampaikan
Wakil Bupati Bima terhadap Pandangan Umum (PU) fraksi DPRD Kabupaten Bima
terkait Rancangan Peraturan Daerah (raperda) ABPD-Perubahan 2012, Jum’at
kemarin membuat sejumlah anggota dewan tidak puas. Eksekutif dinilai
mengabaikan aspirasi hasil reses anggota dewan di berbagai Daerah Pemilihan
(Dapil).
Menanggapi jawaban eksekutif atas PU Fraksi menyoal
berbagai usul saran yang bersinggungan dengan aspirasi seluruh wilayah lingkup
Kabupaten Bima dari hasil Reses legislator setempat, langsung ditanggapi dengan
hujan interupsi anggota DPRD yang menyimak penyampaian Wakil Bupati pada
Paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap PU Fraksi.
Sejumlah anggota dewan tidak puas yang langsung menanggapi
usai pidato Wakil Bupati tersebut, pada intinya merasa belum terjawab beberapa
program vital yang sangat diharapkan masyarakat. Mulai dari persoalan irigasi,
jalan ekonomi hingga sarana prasarana yang urgen, menyangkut hajat hidup
masyarakat kecil, terungkap belum dijawab apalagi mau direalisasikan eksekutif.
Malah kata mereka saat interupsi, eksekutif cenderung
mengabaikan aspirasi hasil reses, justeru mengedepankan program yang menurut
eksekutif sebagai skala prioritas pemebangunan yang akan dilakukan kedepan
sebagai aplikasi anggaran yang tertuang dalam APBD-Perubahan tersebut.
Srikandi satu-satunya di lembaga dewan, Dra Hj Mulayati,
misalnya, langsung menanggapi penyampain Wakil Bupati yang dinilainya sama
sekali belum dan tidak pernah menyinggung alias memberikan jawaban beberapa
usulan fraksinya. Kata dia, eksekutif hanya menjawab datar dan tidak menyentuh
langsung pada berbagai usulan program yang diinginkan masyarakat diwilayah
Daerah Pemilihan maupun sebagaimana yang diusulkan pada PU fraksinya sebagai
manifestasi dari APBD-P yang tengah direncanakan. “Saya cermati dari awal
hingga akhir, penyampaian Wakil Bupati, sama sekali tidak menjawab usulan yang
tertuang pada PU fraksi kami. Beberapa program yang diusulkan sesuai aspirasi
warga, tidak terjawab. Pastinya kami akan lebih menekankan pada saat klinis
Komisi dan Banggar nantinya”, katanya.
Senada dengan Mulyati, Ir Rajiman, lebih pedas lagi
menyorot keseriusan eksekutif dalam merencanakan program APBD-P. Kata dia,
beberapa program pembangunan yang diusulkan fraksinya, utama sekali menyangkut
hajat hidup masyarakat yang urgen, semisal penyediaan sarana prasarana produksi
dan sejumlah lain program yang dibutuhkan sesegera mungkin guna kelancaran
usaha, tidak direspon dan ditanggapi pada jawaban eksekutif.
Beda halnya yang disampaikan, anggota DPRD, Ahmad HM Saleh,
yang menyinggung soal keseriusan pemerintah dibawah pimpinan Ferry Zulkarnaen
dalam menangani pembangunan infrastruktur pemerintah yang ada di Kecamatan Lambu
pasca kerusuhan lalu. Hingga kini infrastruktur pemerintah di wilayah tersebut,
satupun belum ada yang dibangun kembali. Padahal anggaran senilai Rp 1,8
Miliyar menurutnya, untuk membangun kembali infrastruktur di Lambu sudah
tersedia, “kenapa pemerintah belum mau membangun juga”, tanyanya.
Guna menghindari hujan interupsi yang semakin menjadi atas
jawaban eksekutif terhdap PU Fraksi, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Drs H Muhdar
Arsyad, selaku pimpinan paripurna saat itu, menyimpulkan, apapun yang belum terkafer
pada jawban ekskutif, bisa diusulkan kembali saat klinis Komisi maupun klinis
Banggar nantinya. (SM.08)