Bima, (SM).- Pembahasan
KUA-PPAS RAPBD tahun 2012 lagi diskor pimpinan rapat Banggar Senin (14/8). Kali
ini, bukan karena kehadiran yang tidak quorum, tetapi pengusulan draft KUA yang
dianggap prematur.
Tim Banggar Pemkab Bima buru-buru
berkeinginan membahas KUA-PPAS RAPBD 2012 tuntas hingga dalam waktu 5 hari
kedepan. Sementara pertanggungjawaban APBD tahun 2011 belum dilakukan Bupati
Bima.
“Sebelum perubahan, harusnya ada
pertanggungjawaban APBD tahun 2011 oleh Bupati Bima,” kritik M. Aminurllah
dalam rapat Banggar bersama antara Pemkab Bima dengan DPRD Kabupaten Bima, Senin
kemarin.
Memang tim BPK baru masuk untuk
lakukan audit pengunaan APBD 2011. Untuk itu kami minta laporan semester
pertama dan prognosis, sebelum dilakukan perubahan,” pintanya lagi.
Permintaan Maman-sapaan akrabnya-
itu mendapat dukungan dari Pimpinan rapat Banggar H. Muchdar Arsyad. “Memang
prosedurnya harus seperti itu,” tuturnya. Tapi kita lihat alurnya harus
bagaimana,” diplomasinya.
Pimpinan tim Banggar Pemkab Bima
pada kesempatan itu Asisten II Setda Bima H.M.Taufik H.AK mencoba memberikan
keyakinan pada anggota Banggar DPRD Kabupaten Bima bahwa pihaknya tidak ada
niat lewati prosedur.
“Itu memang benar, bahkan laporan
realisasi APBD Semester pertama belum. Bahkan pak Maman sudah sarankan langsung
pada Bupati soal itu,” pungkasnya. Pada tahun lalu, kita ada musibah
kebakaran,” tuturnya.
Untuk pengelolaan APBD pada tahun
anggaran 2011 lalu, baru mulai akhir Juli 2012 ini dilakukan audit oleh BPK.
Keterlambatan tersebut paling pokok dipicu lantaran kebakaran kantor Pemkab
Bima berikut dengan arsipnya.
Ia mengakui pengelolaan keuangan
Pemkab Bima tahun 2011 bakal lahirkan penilaian minor BPK, buntut musibah
kebakaran. “Jujur kami sampaikan, Bima ini mau jadi disclamer karena musibah
kebakaran,” ungkapnya.
Maman memahami alibi Asisten II
Setda Bima tersebut yang menggtandeng musibah kebakaran dalam persoalan
tersebut. “Karena ada masalah kebakaran, kita pahami pemeriksaan BPK telat.
Tapi masalah prognosis enam bulan kedepan.
Dan laporan semester pertama
harus jelas. Menurut saya, eksekutif tidak berkerja. Kalau mau dapatkan WTP
sebagaimana yang selalu didengungkan Bupati Bima, mari kita selalu konsisten
sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Bagaimana kita mau bahas KUA-PPAS
RAPBD tahun 2012, sementara laporan semester pertama dan prognosis enam bulan
kedepan belum kita tahu. Hasil audit BPK pun bagaimana pengeloaan keuangan
2011, kita juga belum tahu,” sambungnya.
Pimpinan rapat Banggar akhirnya
memutuskan untuk menskor rapat Banggar bersama tersebut. Waktu skor tersebut
dimanfaatkan oleh H. Muchdar Arsyad sebagai waktu untuk lobi-lobi baik dengan
eksekutif maupun dengan Maman.
Diujung rapat tersebut, H. Taufik
menyampaikan permohonan ma’af dengan hati mendalam kepada anggota Banggar DPRD
Kabupaten Bima atas kelalaian itu. “Untuk memenuhi harapan pak Maman secara
komplit, memang susah. Rincian secara global saja masih sulit. Tetapi kami akan
coba untuk menyampaikan dalam bentuk angka besarnya saja,” pintanya. (SM 06)
