Kota
Bima,(SM).- Setelah
berhasil keluar dari status Disclaimer atau tidak berpendapat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan administrasi keuangan
daerah dengan status baru Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pemkot Bima
menargetkan status yang lebih baik dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
Mengemukanya
target lebih baik atas pengeloaan administrasi dan keuangan daerah yang termuat
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut, disampaikan Walikota
dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lengkap seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) berikut bendahara dan pejabat keuangan SKPD, di meeting room Kantor
Walikota Bima, Senin kemarin.
Walikota Bima
melalui Kabag Humaspro, Muhammad Hasyim S Sos, SH, M.Ec.Dev menjelaskan,
keinginan kuat untuk kembali merubah status pengeloaan adminsitrasi dan
keuangan daerah dari WDP menjadi WTP, bukanlah isapan jempol belaka pun bukan
pekerjaan yang mudah seperti membalik telapak tangan.
Kata Walikota
dalam Rakor disampaikan Hasyim, perlu keseriusan dan kinerja serta dedikasi
yang ekstra keras dari seluruh aparatur pemerintahan (Pemkot). Termasuk
didalamnya perubahan Mind set alias cara berpikir dan bertindak aparatur yang
harus dirubah utama sekali dalam menata dan mendesain secara akurat dan
akuntabel pengelolaan adminstrasi serta keuangan daerah.
Alat ukur
rencana aksi dalam memenuhi target guna melengkapi rekomendasi BPK atas
keinginan perubahan status dari WDP menjadi WTP, jelas Hasyim merunut
penyampaian Walikota, dimulai dengan pengeloaan aset secara tetib dan
transparan. Pengeloaan Bantuan Sosial (Bansos) juga perlu ditata ulang lebih
baik dari sebelumnya.
Artinya,
pengeloaan dan pembelajaan serta alokasi anggaran Bansos, mesti tepat sasaran,
tepat tanggung jawab dan mesti akuntable serta transparan. “Sejumlah langkah
ini, merupakan rencana aksi yang mesti diaplikasikan secara dini agar tercipta
keinginan untuk kembali merubah status pertanggung jawaban pengelolaan keuangan
daerah yang lebih baik lagi, “Kata Hasyim, di ruang kerjanya.
Ditegaskannya,
perubahan pola pikir dan daya kerja yang akunteble dan transparan serta
bertanggung jawab dengan bingkai aturan dan mekanisme kerja terukur, dalam
pengeloaan administrasi keuangan daerah, dilakoni oleh seluruh aparatur Pemkot
Bima, menjadi kata kunci keberhasilan memenuhi target yang lebih baik pada
tahun pertanggung jawaban keuangan kedepan (2013). “Kalau aparatur dapat
bekerja keras dan secara serius serta bersama ingin merubah tatanan pengelolaan
keuangan dimaksud, maka tidak ada kata tidak bisa dalam berusaha, “ujarnya
memompa semangat aparatur.(SM.08)
