Bima, (SM).– Beberapa orang warga dan salah seorang mahasiswa yang
ada di Desa Woro, Kecamatan Madapangga melakukan aksi damai untuk menuntut
transpransi aparatur pemerintah kecamatan setempat dalam mengambil berbagai
kebijakan. Pasalnya, dalam setiap mengambil kebijakan di bidang pembangunan,
mereka menuding pihak Muspika setempat terkesan arogansi yang hendak membawa
Madapangga diambang ‘kehancuran’.
Aksi damai beberapa orang warga Woro yang dinahkodai Koordinator Aksi,
R.Ramadhan berlangsung di halaman kantor camat setempat pada Sabtu (5/5) pekan
kemarin yang dimulai sekitar pukul 11.30 wita dan dijaga ketat oleh aparat
Kepolisian Sektor (Polsek) Madapangga bersama anggota Pol- PP kecamatan
setempat.
Pantauan SM, guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan
oleh para pendemo tersebut, satu peleton anggota dalmas dari Kepolisian Resor
(Polres) Bima juga diturunkan, tetapi aksi sekompok warga Woro tersebut
berlangsung aman dan terkendali.
Informasi yang diendus, munculnya aksi demo dari sekelompok warga Woro itu,
berawal dari rasa tidak puas mereka terhadap kebijakan Muspika setempat dalam
penetapan salah satu Lembaga Keswadayaan Desa
(LKD) untuk melaksanakan program PNPM- Pisew di desa setempat Massa nilai,
bahwa satu LKD yang dimaksud acap kali mendapat paket Proyek PNPM-Pisew yang
pada pelaksanaannya setiap tahun juga dituding tidak berkualitas alias
amburadul.
Ramadhan dalam orasinya mengatakan, program PNPM- Pisew adalah program
untuk mensejahterahkan masyarakat secara umum, bukan program mensejahterahkan
individu atau orang-orang tertentu sebagaimana yang terjadi di desa Woro,
dimana salah satu LKD yang diloloskan pihak Muspika merupakan LKD yang setiap
tahunnya tetap mendapatkan paket program.
Mestinya sesuai dengan cita-cita luhur program PNPM-Pisew yang
mensejahterahkan masyarakat secara umum, pihak Muspika harus menerapkan pola
pemerataan terhadap sejumlah LKD yang mendaftarkan diri pada masing-masing
desa, misalnya LKD yang telah mendapatkan paket pada tahun lalu maka pada tahun
ini diberikan dulu pada LKD lainnya. “Jangan hanya LKD itu-itu saja yang
diberikan paket, sementara LKD-LKD lainnya dibiarkan hanya untuk melihat dan
menonton saja”, sesalnya.
Untuk itu, atas nama masyarakat yang ada di Madapangga khususnya masyarakat
di Desa Woro, meminta Muspika Madapangga agar menerapkan pola kepemimpinan yang
amanah, adil dan bijaksana guna mengantisipasi terjadinya rasa kecemburuan
sosial di kalangan masyarakat. “Terapkan kebijakan untuk mensejahterahkan
masyarakat Madapangga secara umum tapi jangan tetapkan kebijakan hanya untuk
kepentingan golongan atau individu”, pinta massa.
Setelah menyampaikan orasi, para pendemo diajak oleh Muspika Madapangga
untuk dialog langsung guna memberikan pencerahaan terkait dengan persoalan yang
mereka aspirasikan, tetapi niat baik dari jajaran Muspika setempat awalnya sempat
ditolak para pendemo, malah mereka melakukan aksi pembakaran ban bekas di depan
pagar halaman kantor camat yang pada akhirnya para pendemo pun memenuhi
permintaan pihak muspika untuk berdialog.
Sementara itu Camat Madapangga, Syamsuddin Bsc sebelum aksi demo
berlangsung menjelaskan, penetapan sejumlah LKD pada setiap desa untuk
melaksanakan program PNPM- Pisew tahun 2012 ini merupakan keputusan tim
penjaringan, bukan keputusan atau hasil penetepan dirinya secara pribadi.
“Penetepan sejumlah LKD adalah keputusan tim serta penetapannya sudah sesuai
prosedur, bukan keputusan saya secara pribadi”, tandasnya. (SM.11)
