 |
| Kobra menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Dompu Sabtu, 5 Mei 2012. (Foto: Dedy SM) |
Dompu, (SM).- Massa Koalisi Rakyat
Bersatu (Kobra) Dompu menggelar unjuk rasa Sabtu (05/5) di depan gedung DPRD
Dompu, mengangkat persoalan kemiskinan, penyakit sosial dan instabilitas
daerah. Unjuk rasa yang dikomandai Koordinator
Lapangan (Koorlap) MF Yuniarto SE, mulai berlangsung sekitar pukul 08.00 Wita yang dikawal aparat kepolisian.
Massa dalam orasinya mengatakan, berbagai
penyakit sosial di tengah masyarakat Dompu seperti judi togel dan pelacuran,
menimbulkan pro dan kontra. Tak jarang aksi demonstrasi terus berlangsung
guna mengusut aparat kepolisian agar segera menertibkannya.
Secara tidak langsung masalah ini akan
memicu terjadinya instabilitas daerah. Padahal kata massa, mencuat sekelumit persoalan tersebut tentu ada
penyebabnya. Salah satunya akibat faktor kemiskian dan sempitnya lapangan
pekerjaan, sehingga memaksa oknummasyarakat mempertahankan ekonomi
keluarga melalui kegiatan terlarang.
Juliansyah salah seorang anggota Kobra
dalam orasinya mengungkapkan,
keberadaan judi togel jangan hanya dipandang pada perspektif hukum. Namun juga
ditinjau dari sudut sosial dan ekonomi. Pasalnya, mereka yang bermain judi
terpaksa menempuh cara itu, karena tak ada lagi tempat yang bisa mereka
harapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara mereka selalu dikejar – kejar
aparat hukum. Bahkan tak sedikit yang mendekam di balik jeruji besi karena terlibat dalam perjudian. “Bayangkan berapa banyak isteri – isteri
pelaku judi yang meminta bantuan saya agar memfaslitasi keluarganya supaya
ditangguhkan dari tahanan”, urainya dengan nada lantang.
Sementara Iwahyuddin yang juga anggota massa Kobra menegaskan, berbagai
penyakit sosial yang yang tumbuh cukup marak belakangan ini harus dipandang
secara arif dan bijaksana. “Jangan hanya
persoalan itu diarahkan kerana hukum saja. Tapi harus mengkaji dan
mempertimbangkan penyebab mereka terlibat dalam kegiatan seperti itu”, tandas Iwahyuddin.
Kata dia,
target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Dompu mencapai
4,0 persen pertahun dengan penerapan kebijakan yang spetakuler merupakan
langkah yang positif dan harus didukung supaya hal itu benar – benar terwujud. Tetapi, yang perlu diingat agar pemerintah serius dalam memenuhi target itu
dan bukan hanya sekedar lipstik semata. Sebab, pengurangan kemiskinan melalui
penguatan ekonomi masyarat adalah solusi yang tepat hingga para pelaku
bisa segera keluar dari penyakit sosial dimaksud.
Beberapa menit berorasi, massa diterima
sejumlah anggota DPRD untuk berdialog yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Dompu dari
PAN, Iwan Kurniawan SE, M.AP dan anggotanya H.Ahmad MK Ketua Komisi III, Kurnia
Ramadhan anggota Komisi I dan Drs. Safar anggota Komisi III.
Menurut H.Ahmad MK, tumbunya penyakit sosial merupakan imbas dari
ketidakmampuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Ditinjau dari
struktur APBD Dompu dari tahun
ke tahun,
alokasi belanja pegawai mencapai 73 persen dibandingkan belanja pembangunan
yang bersentuhan langsung terhadap kebutuhan masyarakat. “Persoalan ini menimbulkan kesenjangan
pembangunan. Tak heran jika persoalan kemiskinan masih mengemuka di daerah ini”, sorotnya.
Menurutnya, kemiskinan membawa dampak
terhadap gejolak sosial yang dapat menggerogoti
stabilitas keamanan. Untuk itu, pemerintah harus menunjukan perhatian yang
sangat serius dalam mengatasi masalah itu, diantaranya membuka lapangan
pekerjaan dan memberikan pembinaan serta ketrampilan sesuai kebutuhan bursa
kerja. “Pelacuran dan perjudian
bukan pekerjaan yang baik. Maka siapapun harus terlibat memberikan pemahaman
agar segera meninggalkan pekerjaan itu. Sebab yang menyangkut palanggaran hukum
harus ditindak tegas”, tutur Ahmad lagi.
Sementara Kurnia Ramadhan menegaskan, sangat naif jika tindak perjudian dan
pelacuran harus dikaitkan dengan persoalan kemiskian dan
pengangguran. Menurutnya, penyakit sosial sangat bertentangan
dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga harus diberantas agar tidak
menciderai citra dan martabat daerah Kabupaten Dompu yang mempunyai misi
religius. “Saya rasa judi dan
pelacuran urusan lain dan tidak bisa ditolerir dan harus dibumi hanguskan dari
Dompu”, tegasnya.
Lebih jauhnya, soal terganggu Kantibmas
disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya harus ada jaminan keamanan dan
azas kepastian hukum dari aparat penegak hukum. (SM.15)