 |
| Dua orang Pansus Honorer sepakat mengudurkan diri dari Pansus honorer, karena terindikasi ada yang tak beres, Senin (07/5). Disamping kanan Abdul Fakah dari Partai Golkar dan sebelah kanan Kaharuddin Ase dari PAN. (Foto: Dedy SM) |
Dompu, (SM).- Dua orang anggota Panitia Khusus (Pansus) honorer DPRD
Dompu Kaharuddin Ase dari PAN dan Abdul Faka dari Golkar, secara tegas
menyatakan undur diri dari Panitia Khusus (Pansus) karena tak tahan
adanya dugaan kebohongan yang terjadi dalam tubuh Pansus. Kaharuddin Ase
terlihat Walk Out dari ruangan rapat internal dewan yang dipimpin Ketua
Pansus Sirajuddin SH.
Kepada sejumlah wartawan,
Kaharuddin mengatakan, dirinya telah menyampaikan secara lisan
keinginannya mengundurkan diri dari Pansus. Alasannya, karena ada
ketidakberesan di dalam tubuh Pansus. “Saya sudah undur diri dari anggota
Pansus karena saya kecewa dengan beberapa orang di dalamnya yang sudah bermain
diluar koridor hukum,” ungkapnya.
Dia membeberkan, Ketua Pansus
Sirajuddin dan Wakil Ketua Pansus H.Didi Wahyuddi SE, telah menerima uang
masing – masing sebesar Rp 10 juta. Uang itu, tambahnya berasal dari BKD yang
dikumpulkan dari beberapa orang honorer.
Lanjutnya, uang tersebut
peruntukannya bagi biaya keberangkatan mereka ke BKN untuk memperjuangkan nasib
honorer sebanyak 80 orang di luar 173 orang honorer yang lolos dalam data
nominatif BKN. “H.Didi sudah mengakui telah menerima uang 10 juta itu dihadapan
kami melalui rapat internal Pansus tadi,” katanya.
Oleh karenanya, dia memilih
mengudurkan diri karena tidak ingin terlibat dalam tindakan yang melanggar
hukum. “Saya yakin masalah ini larinya ke rana hukum dan saya ingin
terlibat di dalamnya,” pungkas Kaharuddin Ase.
Hal senada juga disampaikan Abdul
Faka. Dia memilih mengundurkan diri dari Pansus, karena menilai kinerjanya
sudah tak obyektif lagi dan penuh dengan muatan kepentingan. Mengenai
uang 10 juta yang diterima Ketua dan Wakil Ketua Pansus dari BKD
dinilainya sebagai masalah yang dapat menciderai kerja Pansus dan institusi
DPRD. Malahan dia sudah menghadirkan kepala BKD H.Moh Syai’un SH untuk
melakukan klarifikasi langsung di hadapan rapat Pansus mengenai
sumber dana dimaksud.
“Saya tanyakan ke Kepala BKD apakah benar
dana masing – masing 10 juta untuk ketua dan wakil Pansus adalah pemberian
bapak? Syai’un menjawab tidak pernah menyerahkan uang sejumlah itu
kepada mereka,’’cetus Abdul Faka di hadapan wartawan.
Menurutnya, sedikit demi
sedikit ketidak beresan di dalam Pansus mulai terburai kepermukaan.
‘’Mungkin sekarang yang terbongkar soal uang 10 juta. Tapi saya curiga mungkin
saja ada penarikan uang dari sejumlah tenaga honorer dengan jumlah yang
lebih besar dengan iming – iming diluluskan,’’tegasnya.
Di tempat terpisah Ketua Pansus
Sirajuddin SH yang dihubungi membantah keras jika uang 10 juta yang diambil
dari BKD untuk melobi BKN agar meloloskan honorer sebanyak 80 orang diluar 173
orang yang masuk nominasi BKN. ‘’Memang benar saya dan H,Didi menerima uang 10
juta/orang. Tapi salah kapra kalau ada urusannya dengan 80 orang honorer,’’
katanya.
Dia menegaskan, dirinya tidak tahu
menahu soal adanya 80 orang honorer diluar 173 yang lolos di BKN formasi
database kategori satu (K1). ‘’Pansus tugasnya bukan menambah jatah dan
bukan pula mengurangi jatah yang ada. Kami hanya mengidentifikasi,
memferifikasi dugaan manipulasi data dan pelaku yang terlibat,”
tandasnya.
Dia menjelaskan, dana 10 juta dia
terima dari H.Didi pada akhir tahun 2010. Kata Sirajuddin, H. Didi bilang
kepadanya bahwa uang itu berasal dari BKD untuk biaya perjalanan bersama
rombongan eksekutif diantaranya Wakil Bupati, Kepala BKD dan bawahannya, serta
dirinya bersama H. Didi. Tujuan ke BKN untuk membawa data honorer K1 sebanyak
429 orang.
Mengenai dari mana BKD mendapatkan
uang itu, Sirajuddin mengaku tak ingin masuk kedalamnya, tapi yang penting ia
merasa tujuan perjalanannya cukup positif untuk memperjuangkan kepentingan
daerah di pemerintah pusat. “Kami diajak oleh BKD sehingga wajar jika
mereka yang membiayai kami. Kami diajak hanya untuk menyakinkan pihak BKN
tentang niat baik pemerintah daerah memperjuangkan nasib para honorer agar
lulus semua 429 orang honorer ini,’’katanya seraya menambahkan ‘’ Kami ke BKN
jakarta bertemu langsung dengan Direktur Pengembangan dan Pengendalian
Pegawai. Pejabat itu mengiakan permintaan kami. Setelah itu saya tidak ada
urusan lagi dengan honorer database,’’ujar politisi asal PPP.
Sirajuddin menyadari serangan dan
kecurigaan anggota Pansus terhadap dirinya sebagai Ketua Pansus cukup
bergejolak belakangan ini. Hal demikian membuat dia berniat mengundurkan diri
secara resmi. Selepasnya dirinya tidak mau tahu dampak yang akan menerpa
lembaga DPRD.
“Kalau saling tidak percaya, saya
lebih baik undur diri,’’tegasnya ‘’Bagi mereka yang tidak puas dan ingin
membuktikan siapa yang terlibat permaianan seperti yang dituduhkan, lebih baik
laporkan saja ke polisi biar jelas, daripada main fitnah,” cetusnya. (SM.15)