Dompu, (SM).- Massa
Koalisi Rakyat Bersatu (Kobra) terpaksa menahan diri bila ingin berdialog
terkait persoalan honorer Kategori Satu (K1), karena Bupati Dompu belum
kembali dari perjalanannya ke luar daerah.
Iwahyuddin Boy, salah seorang pentolan
massa Kobra
yang dihubungi media ini Rabu (23/5) menegaskan, mereka harus mengurung rencana
melaksanakan dialog terkait persoalan honorer K1 karena masih menunggu
Bupati. Hal itu, merupakan hasil kesepakatan Kobra dengan DPRD Dompu pada
saat dialog beberapa waktu lalu.
Menurut Iwahyuddin, banyak
keuntungan berdialog langsung dengan Bupati tentang persoalan
ini cukup tepat ketimbang bersama Plt Sekda maupun dinas/instansi
lainnya. Pihaknya tetap ngotot ingin tatap muka langsung dengan orang nomor
satu di Dompu walaupun difasilitasi pihak DPRD Dompu. “Kalau sama Bupati
masalah yang kita sampaikan akan tersalur secara langsung,” katanya.
Dia menjelaskan, persoalan
honorer K1 harus menjadi perhatian penting baik Eksekutif maupun Legislativ.
Pasalnya banyak honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PP 48
tahun 2005 dan Surat Edaran (SE) Menpan nomor 05 tahun 2010. Sebelumnya
lanjut Iwahyuddin Boy, BKN menjanjikan jatah Dompu terkait K1
sebanyak 200 lebih. Namun oleh BKN hanya mengakomodir honorer asal
Dompu dalam data nomonatif sebanyak 173. “Kami ingin meminta ketegasan
dari Bupati agar memperjuangkan penambahan kuota honorer K1 dari
173 menjadi 200 lebih orang honorer,” katanya.
Kembali dia menegaskan, pihaknya
tidak akan menyentuh persoalan hukum seperti mempresur pelaku yang terlibat
dalam indikasi manipulasi data honorer dan pungutan liar. Namun yang utama bagi
mereka bagaimana menyelamatkan nasib tenaga honorer K1 yang tidak masuk data
nominasi BKN. “Tentang pelanggaran pada persoalan honorer K1, tugas aparat
hukum yang akan menanganinya. Jadi kami tidak menyentuh urusan itu,” pungkas
Iwahyuddin. (SM.15)
