MEMASUKI hari terakhir sosialisasi penyusunan
analisis jabatan dan analisis beban kerja yang digelar oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Bima melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, pemateri
dari BKN RI Drs. Yudhiyitno, MA menjelaskan, analisis jabatan sebagai
satu proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan
disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu.
Tujuannya, lanjut Yudhiyitno, untuk menyediakan informasi jabatan
sebagai fondasi bagi program manajemen kepegawain, kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pengawasan.
"Berdasarkan analisis jabatan bisa diketahui peta jabatan,
uraian jabatan dan syarat jabatan. Sehingga menghasilkan perencanaan pegawai
yang lebih baik, rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam
jabatan, penilaian kinerja, remunerasi dan diklat". urainya Yudhi.
Sedangkan analisis beban kerja menurut Yudhi adalah suatu teknik
untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang
jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode
tertentu.
"Manfaatnya antara lain, penataan dan penyempurnaan struktur
organisasi, bahan penyempurnaan sistim dan prosedur kerja, penyusunan rencana
kebutuhan ril pegawai sesuai beban kerja, penilaian kinerja dengan metode
sasaran kinerja pegawai", urai Yudhi.
Di harapkan sosialisasi yang gelar agar peserta mampu mengisi
formulir penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Apabila daerah
ingin mendapatkan formasi umum dan Kategori II (K2), maka wajib hukumnya untuk
menyerahkan dokumen yang mencakup analisis jabatan, analisis beban kerja, dan
proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan keputusan MENPAN. Dia juga
menambahkan, apabila tidak bisa mengisi formulir maka, remunerasi tidak
bisa diterapkan.
Sementara itu, Kepala Bagian Analisis Formasi Jabatan pada Biro
Organisasi NTB Dra Hj. Ratnaindiyani mengatakan pihaknya telah memfasilitasi
pejabat eselon III se-NTB untuk membentuk tim analisis di masing-masing SKPD
dan memfasilitasi pejabat Eselon III baik di induk maupun UPT untuk mempercepat
pengisian dan penyerahan dokumen. "Dasar dilaksanakan Analisis Jabatan
(Anjab) dan Analisis Beban Kerja karena moraturium penerimaan pegawai".
Jelas Ratna.
Narasumber lain, Asisten Administrasi Umum H.Makruf, SE menekankan
pentingnya Anjab dan ABK terkait dalam rangka merevitalisasi birokrasi. Dalam
hal ini Pemda Kabupaten Bima merespon dengan baik sosialisasi ini.
Agar PNS lebih profesional, H.Makruf mengharapkan
kepada peserta sosialisasi agar setelah mendapat pelatihan ini, mampu
membimbing semua pegawai pada SKPD dalam hal pengisian formulir Anjab dan
ABK dengan baik.
"'Kalau kita tidak menyerahkan formulir Anjab dan ABK per
tanggal 30 Juni maka, pemda tidak mendapatkan formasi penerimaan pegawai tahun
2012-2013", tandasnya. (08)
