Dompu, (SM).-
Menguatnya aroma ‘busuk’ yang menyengat di Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten tentang
kebijakan meloloskan 27 kelompok ternak melalui program penyelamatan sapi
betina produktif (PSBP) dan insentif tahun 2012 yang terindikasi tidak memenuhi
standar perengkinan verifikasi tim Kabupaten dan Provinsi NTB membuat sejumlah
anggota DPRD Dompu geram.
Kurnia
Ramadhan, misalnya. Politisi asal PPRN Rabu (30/5) mengatakan, indikasi
penyimpangan terhadap penetapan kelompok ternak yang lolos sebagai penerima
bantuan cukup kental. Tudingannya cukup mendasar, karena dibarengi dengan data
hasil verifikasi Kabupaten dan Provinsi yang telah diperolehnya.
Dari data yang dia amati, kelompok –
kelompok yang memiliki perengkingan nilai tertinggi di tingkat Kabupaten justru
tidak diloloskan. Ironisnya, terdapat 3 kelompok yang fiktif. “Kalau
kebijakannya seperti ini, untuk apa dilakukan verifikasi dan perengkingan nilai
terhadap kelompok – kelompok ternak”, sorotnya.
Menurutnya, sikap Disnak Dompu
menimbulkan gejolak sosial politik dan gangguan keamanan daerah lantaran
menetapkan kelompok tidak melalui mekanisme. “Tahun lalu bermasalah dan
terulang kembali tahun ini. Persoalan ini sudah tidak bisa dibiarkan”, tegasnya.
Karena itu, pihaknya akan segera
memanggil Kepala Disnak Dompu bersama tim verifikasi 9 orang untuk dimintai
klarifikasi terkait penetapan kelompok yang lolos. “Dalam beberapa hari kedepan
kami akan panggil Disnak Dompu terkait masalah ini”, janjinya.
Kembali Kurnia Ramadhan menegaskan,
jika Disnak terbukti melakukan tindak penyimpangan atau manipulasi data,
dirinya tidak segan – segan menggeret persoalan ini ke ranah hukum.
Disamping itu, pihaknya juga akan mengeluarkan rekomendasi ditujukan ke Bupati
Dompu dan Disnak Provinsi NTB agar membatalkan kelompok yang diloloskan. “Persoalan
tahun lalu masih kami tolerir agar Kadisnak dapat memperbaiki kinerjanya. Tapi
kali ini, persoalan tersebut akan saya bawa ke ranah hokum”, tandasnya.
Hal senada juga disampaikan
Sekretaris Komisi I, Arifuddin SH. Kata dia, Disnak Kabupaten harus berkerja
secara obyektif terkait masalah penetapan kelompok yang lolos dengan mengacu
pada scoring nilai hasil verifikasi Kabupaten. Apalagi, kelompok – kelompok
ternak merupakan masyarakat Dompu yang telah berujang dengan susah payah untuk
berkompetisi mendapatkan bantuan. “Jangan melemparkan masalah ini pada provinsi,
karena Disnak Provinsi hanya menindak lanjuti hasil kerja Kabupaten”,
ungkapnya.
Dirinya sangat sepakat, jika
persoalan ini segera diselesaikan, dan menetapkan kelompok yang memenuhi syarat
untuk memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan program yang ada. “Kami
sangat siap menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin”, tandasnya. (SM.15)
