Bima, (SM).- Keinginan Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain agar peroleh
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah,
hampir saja tersandung lantaran APBD Pemkab Bima nyaris disclamer.
Informasi yang terendus, desas-desus
pengelolaan keuangan Pemkab Bima yang nyaris alami disclamer itu terjadi pada
tahun anggaran 2011 silam. Kabar yang mencuat, kaitan dengan Dana Alokasi
Khusus (DAK). Isu disclamer tersebut kian menguat ketika rapat
sosialisasi dan evaluasi tindak lanjut hasil temuan tim pengawas dan pemeriksa
eksternal dan internal di aula rapat kantor sementara Pemkab Bima di LLK Bima,
Senin kemarin.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil
Bupati Bima, Sekda Bima, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala
Kantor lingkup Setda Bima, para Camat serta sejumlah Kepala UPT Dinas Dikpora
Kabupaten Bima. Sekda Bima H.Masykur H.MS sempat mengemukakan APBD Pemkab Bima
nyaris disclamer. Pada kesempatan tersebut, H. Masykur menekankan pada
Kepala Satker agar bekerja dan berupaya.
Kata dia, sejak tahun 2005 silam
sudah banyak temuan-temuan hasil audit BPK maupun BPKP. Namun diakuinya,
temuan-temuan tersebut tidak ada yang mengarah pada kerugian negara, tetapi
hanya secara administrasi.
Di temui di kantor DPRD Kabupaten
Bima, H. Masykur mengakui pengelolaan APBD Kabupaten Bima nyaris ada yang
mengalami disclamer karena ada perbedaan pemahaman. Diakuinya, antara
pihaknya dengan tim pemeriksaan BPK maupun BPKP ada terjadi perbedaan persepsi
kaitan pengelolaan APBD, sehingga muncul ansumsi tim pemeriksa bahwa
pelaksanaan APBD alami disclamer.
“Tetapi itu sudah kita lakukan
klarifikasi dan sudah klir. Poin yang memunculkan kesalahpahaman itu terkait
penempatan Dana Alokasi Khusus bantuan. Kita tempatkan pada Dinas, karena
sifatnya bantuan. Tetapi oleh tim pemeriksa beranggapan dana tersebut
ditempatkan pada Sekretariat Daerah. Hal itulah yang terjadi perbedaan persepsi
dengan kita,” jelasnya
Disinggung kaitan dengan banyaknya
temuan tunggakkan pajak pada sejumlah Satker, terutama pada UPT Dinas Dikpora,
H. Masykur enggan berkomentar. “Soal itu langsung hubungi Bagian Humas,”
elaknya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bima H.
Wafdin yang dikonfirmasi, mengakui pengelolaan APBD Pemkab Bima tahun anggaran
2010 nyaris alami disclamer. Kata dia, hal tersebut disebabkan ada perbedaan
pemahaman. (SM 06)
