Bima, (SM).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima
rupanya masih mengutang pada pihak ketiga untuk biaya hidup ratusan personil
Polisi selama melakukan pengamanan kerusuhan penolakan tambang baru-baru ini.
Hingga per Pebruari 2012, Pemkab Bima telah menggelontorkan dana sebesar Rp600
juta biaya makan untuk kurang lebih 800 orang personil Polisi, mulai sebelum
kerusuhan di Pelabuhan Sape hingga per 18 Pebruari 2012.
Angka Rp600 juta yang dikucurkan
itu, belum termasuk yang masih tercatat sebagai kas bon di pihak ketiga. Pemkab
Bima berencana menambah alokasi dana Rp300 juta untuk menutupi kekurangan alias
yang masih diutang.
Kabag Tatapem Setda Bima H. Rusdin
yang dikonfirmasi di halaman kantor sementara Pemkab Bima di LLK Bima, enggan
memberikan penjelasan pada wartawan. Ia menyarankan pada wartawan agar
menghubungi bagian keuangan.
“Saya tidak tahu persis. Sekarang
ini masih kita klinis-kan. Silakan hubungan bagian keuangan yang tahu persis
dan mengelola keuangan,” elaknya menjawab seberapa dana yang dikucurkan untuk
biaya pengamanan Polisi.
Kabag Keuangan Setda Bima, M.Yamin
yang dikonfirmasi di ruang kerja Setda Bima, justru heran kalau dirinya yang ditanya
soal angka riil yang dikucurkan. “Yang punya DPA itu kan Bagian Tatapem,”
ungkapnya.
Ia malah tersinggung setelah
dijelaskan bahwa Kabag Tatapem yang menyarankan wartawan untuk menemui dirinya.
“Saya (Bagian Keuangan) kan hanya mencairkan berdasarkan permintaan.
Mana kita tahu yang sudah digunakan,” timpalnya.
Setda Bima H.Masykur H.MS yang
dikonfirmasi, dana untuk pengamanan yang sudah dialokasikan dalam APBD tahun
2012 senilai Rp700 juta. Kata dia, dari total dana tersebut, yang sudah
dicairkan Rp600 juta.
Sekda menyebutkan, dana sebesar
Rp600 juta yang sudah dicairkan itu hanya untuk biaya pengamanan Polisi mulai
terjadi kerusuhan di Pelabuhan Sape sampai kembali ke daerah asal pada pekan
kemarin.
“Dari 600 juta yang sudah dicairkan
itu belum cukup, itu pun masih ada yang belum terbayar. Makanya kami ingin
mengajukan tambahan dana lagi pada DPRD sebesar Rp300 juta untuk menutupi
kekurangan,” akunya.
Pemerintah setempat berkeinginan
mintai restu lembaga DPRD Kabupaten Bima menggunakan dana senilai Rp300 juta
dalam pos tak terduga untuk menutupi kebutuhan hidup personil Polisi selama
lakukan pengamanan.
Menurutnya, kebutuhan hidup per hari
per orang anggota Polisi yang terlibat pengamanan dihitung rata-rata sebesar
Rp30 ribu. Sementara jumlah personil Polisi yang melakukan pengamanan sekitar
800 orang.
Aparat Kepolisian melakukan
pengamanan sekitar sepekan sebelum kerusuhan penembakan yang terjadi di
Pelabuhan Sape tanggal 24 Desember 2011 lalu, dan selesai pada sepekan lalu. (SM.06)
