 |
| Drs. H. Asikin Ahmad |
Dompu, (SM).- Rendahnya harga
jagung berkisar antara Rp1200 -1500/kg menjadi problem yang sangat
mengemuka saat ini, rerutama
di Dompu. Tak tanggung – tanggung banyak pihak yang mencoba mengkambing
hitamkan Satuan Pelaksana (Satlak) PIJAR, hanya karena belum mampu
menstabilkan harga jagung.
Sekretaris
Satlak, Drs.H.Asikin
Ahmad tak menepis fenomena yang menerpa Satlak belakangan ini atas
anjloknya harga jagung. “Hal seperti ini
memang saya rasakan sendiri”
ujarnya kepada sejumlah
wartawan Sabtu (17/3).
Kata dia, harga jagung saat
ini memang berkisar antara Rp1200 – Rp1500/kg dengan kadar air di atas 20
persen. Jadi tiap kecamatan tidak sama harganya. “Ini disebkan
persoalan pasar”, cetusnya.
Menurutnya,
harga jagung di pasar nasional memang tengah mengalami masalah. Misalnya di
Surabaya hingga Sabtu Rp 2700/kg kering pipil dengan kadar air 14 persen. “Jadi
perhitungan kami dengan harga Rp1500/kg petani masih memperoleh untung”, katanya.
Kendati
demikian persoalannya, banyak pihak yang menyalahkan Satlak. Padahal
lembaga Satlak hanya memfalitasi dan berkoordinasi dalam rangka menyukseskan
program prioritas daerah dibawah kendali Bupati. “Kami tidak bisa
mengintervensi harga
pasar karena tugas kami hanya berkoordinasi dan memfasilitasi”, tandasnya
seraya menambahkan, “koordinasi
dengan dinas/instansi teknis dan para distributor terkait masalah harga jagung
sudah kami lakukan, tapi persoalannya masih seperti ini. Bahkan kami terus
memfasilitasi hal – hal tentang program jagung sejak awal tanam sampai
sekarang”, terangnya.
Mestinya, lanjut mantan calon Wakil Bupati
Dompu pada Pemilukada tahun 2005 lalu ini, Perusda Kapoda
Rawi Dompu yang bergerak untuk melakukan pembelian jagung. Karena disitu
tersedia dana bagi pembelian komuditi tersebut, termasuk yang bersumber
dari APBD Dua tahun 2012 sebesar Rp 2M. “Yang harus
memainkan bola sekarang adalah Perusda, karena
anggaran tersedia di situ”, erangnya.
Menyinggung
soal adanya desakan dari berbagai pihak agar Satlak dibubarkan, H.Asikin mengaku tidak keberatan
atas keinginan berbagai pihak.
Namun dia menganggap keliru jika Satlak dibubarkan. Karena perangkat kerja
tersebut tetap ada selama program ini berjalan. Sebab yang terlibat dalam
Satlak adalah instansi teknis seperti dinas pertanian, Bappeda, Dinas Koperindagtamben
dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan Pertanian (BKP3). “Kalau
sekretariat Satlak dibubarkan memang ia, karena orang yang berada di dalam
Sekretariat itu seperti saya adalah berasal dari luar pemerintah. Saya dengan
legowo dapat menarik diri dari Satlak”, katanya.
Kembali Asikin
menegaskan, sebenarnya dalam tubuh Satlak ada yang tidak koneks terutama
menyangkut sistem koordinasinya tidak berjalan dengan baik.
Ia menuding, masing –
masing dinas tehnis saling mengedepankan ego sektoralnya, sehingga timbul
saling lempar tanggung jawab. Karena itu, Bupati harus mengambil sikap tegas
dalam mengatur dan memberikan keputusan yang lebih tepat guna menangani gejolak
petani terhadap menurunnya harga jagung. “Saya tak mau
cari ini kesalahan siapa dalam persoalan ini. Tapi
fakta yang saya
alami selama berada di Satlak, “sistem
koordinasinya yang lemah”, tukasnya. (SM.15)
