TERKAIt aksi unjuk rasa yang
menolak kenaikan BBM yang dilakukan berbagai elemen di NTB, Gubernur
mengatakan, aspirasi apapun termasuk ekspresi ketidaksetujuan kenaikan BBM ini
adalah hak yang diberikan Undang-Undang.
“Maka silahkan bagi siapapun
yang akan tunaikan hak itu, tunaikan dengan bertanggungjawab tanpa anarkis.
Karena ketika anarkis terjadi, maka rugi semua”,
kata Gubernur.
“Kalau ada perusakan apapun
apakah sarana umum, fasilitas negara atau apapun, pasti butuh uang negara untuk
perbaiki itu. Uang yang tadinya untuk membangun yang lain, akhirnya dipakai
untuk perbaiki yang rusak. Masyarakat juga yang rugi. Saya minta semua ekpsresi
setuju dan tidak setuju, disampaikan santun. Sebab NTB adalah rumah kita semua”, tambahnya.
Gubernur juga memastikan, dirinya siap berdialog langsung
dengan elemen masyarakat yang berunjukrasa menolak kenaikan BBM itu. Seperti
hal yang kini terus dilakukannya saat berkunjung ke tengah-tengah masyarakat.
Sementara itu, Kapolda NTB Brigjen Polisi Arif Wachyunadi
memastikan pihaknya memfasilitasi setiap keinginan warga NTB yang akan
menyampaikan pendapat di muka umum. Polisi memberi pengawalan tanpa diminta,
sejauh aksi dilakukan tanpa anarkis.
Namun ia memastikan, polisi siap melakukan penegakan
hukum, jika memang dalam aksi unjuk rasa, terjadi tindak pidana atau
pelanggaran hukum. “Kami siap melayani
masyarakat NTB dengan senyum”,
kata Arif.
Penegasan yang sama juga disampaikan Komandan Korem 162
Wirabhakti Kolonel Infantri Heru Suryono. Ia mengatakan, pihaknya siap
bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk memastikan NTB tetap sebagai daerah
yang tetap aman.
Terkait stok BBM, pemerintah memastikan stok selalu
tersedia cukup di Depo Pertamina seluruh NTB. Saat ini kebutuhan bensin di NTB
mencapai 920.000 liter dan solar 400.000 liter. Pemerintah meminta masyarakat
tidak membeli melebihi kebutuhan, karena stok yang tersedia tak pernah kurang
dari kebutuhan. [tim]
