Bima, (SM).- Program Keluarga Harapan (PKH) untuk daerah Kabupaten Bima, terus bergulir. Hingga tahun ini, pemerintah Kabupaten Bima masih mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat mendapatkan bantuan tunai bagi masyarakat, khususnya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ini.
Bantuan tunai yang lebih fokus pada ibu hamil, ibu menyusui maupun ibu yang memiliki anak usia sekolah ini, telah teralokasi. Bahkan, RTSM penerima bantuan di wilayah Kabupaten Bima telah dilakukan pendataan. Rencananya, dana PKH tahap I (pertama) tahun 2012 ini akan dibayarkan pekan ketiga Maret ini.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Abdul Wahab Usman, SH pada Koran ini mengatakan, sesuai hasil validasi data melalui Entry Data Validasi tahap I tanggal 29 Pebruari 2012, dana yang akan cair pembayaran tahap pertama ini sebesar Rp3,765 miliar. “Dana sebesar Rp3,765 miliar ini akan dibagi kepada RTSM di 16 kecamatan di Kabupaten Bima,” jelas Wahab.
Dijelaskannya, dana sebesar itu akan dibagi langsung pada peserta PKH melalui kantor Pos dan Giro di semua kecamatan wilayah PKH. Dari data awal peserta PKH Kabupaten Bima sebanyak 10.409 RTSM, yang masih memenuhi syarat sampai saat ini hanya tinggal 9.826 RTSM saja.
Sisanya sebanyak 583 RTSM, lanjut mantan Kabag Humas Setda Kabupaten Bima itu, sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan. “RTSM tidak memenuhi syarat karena berbagi sebab seperti, pindah alamat, sudah tidak miskin lagi dan sudah tidak memiliki anak usia dibawah 16 tahun,” jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan hasil validasi data terakhir dari peserta PKH, menunjukkan bahwa saat ini terdapat 328 orang ibu yang sedang hamil, 7003 orang anak Balita, 12.751 orang anak usia sekolah SD/MI dan sebanyak 4.981 anak usia SMP/MTs. Wahab meyakini dana sebesar Rp3,765 miliar tersebut diterima utuh oleh RTSM tanpa ada potongan sedikitpun.
Pihaknya berharap, semua pihak terkait terutama pendamping PKH untuk tetap terus memaksimalkan perannya masing-masing, demi suksesnya program mulia dimaksud. “Suksesnya program ini, merupakan amal ibadah bagi kita yang diberikan kepercayaan mengemban amanah ini. Karena sifat program ini berupaya mengangkat derajat keluarga kita yang tidak mampu,” tandas Wahab. (SM.07)
Pemkab Bima Minta Tambahan PKH Dua Kecamatan
Bima, (SM).- Setelah berhasil melobi hadirkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 16 kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Sosial setempat kini kembali melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat, guna meminta tambahan pengalokasian dua kecamatan di Kabupaten Bima yang belum disentuh PKH.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Abdul Wahab Usman, SH pda Koran ini melalui telepon seluler, tadi malam, mengatakan, sejauh ini PKH di Kabupaten Bima sudah menjangkau 16 kecamatan. Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Bima tengah memperjuangkan hadirnya PKH untuk Kecamatan Parado dan Sanggar. “Dua Kecamatan ini tengah kita perjuangkan di Kementerian Sosial RI,” aku Wahab.
Dikatakan Wahab, bukti keseriusan perjuangan ini, Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST telah menugaskan pihaknya beberapa waktu lalu untuk menghadap Direktur Jaminan Sosial Kemensos RI dan Tim UPPKH Pusat untuk meminta langsung tambahan dua kecamatan ini.
Bukti lain keseriusan Bupati Bima, lanjut Wahab, setelah membantu pendamping dan operator PKH dengan sepeda motor 18 unit tahun lalu, maka tahun ini Bupati akan menambah beberapa sepeda motor untuk dua kecamatan yang diusulkan saat ini. “Bagi pendamping PKH yang lolos di dua kecamatan baru nanti, Insya Allah langsung dibekali sepeda motor,” katanya.
Disamping itu, katanya, dalam menyukseskan program nasional ini, Pemerintah Kabupaten Bima telah menyediakan dana APBD tahun 2012 sebesar Rp145 juta untuk mendukung PKH. Dana sebesar itu, jelasnya, sudh direncanakan pihaknya untuk beberpa kegiatan pendukung seperti sosialisasi, program penyelenggaran Bintek, sewa secretariat dan beberapa kegiatan pendukung lainnya.
Wahab berharap dukungan dan do’a seluruh masyarakat Kabupaten Bima, agar usulan dan perjuangan mendapatkan perluasan wilayah PKH pada dua kecamatan tersisa itu benar-benar terwujud pada tahun 2012 ini. “Kami berharap kepada semua komponen terkit PKH dan masyarakat Kabupaten Bima mendukung pelaksanaan program ini dengan mempersembahkan yang terbaik sesuai kewenangan kita,” ajaknya. (SM.07)
Miskomunikasi, Pegawai Dikpora Adu Jotos dengan Mahasiswa
Bima, (SM).- Mujamin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang asal Desa Ngali Kecamatan Belo mencoba adu jotos dengan Pegawai Dinas Dikpora Kabuapetn Bima Agung (30) karena miskomunikasi pada saat bersilaturhami di kantor Dikpora Bima, Selasa (6/3) pukul 13.00 wita.
Mujamin yang ditemui di ruangkerja Kepala Dinas Dikpora Bima menceritakan, dirinya hadir di kantor Dikpora ingin menemui Kepala Dinas dalam rangka penyelesaian tugas akhir membuat skripsi dengan tema kepemimpin.
Kata dia, tujuannya, ingin meminta pandangan Kepala Dinas Dikpora tentang kepemimpinan. Namun pegawai setempat yang menjaga di depan pintu, Marjun mendorong keluar, kemudian tiba-tiba datang Agung pegawai Dikpora memegang lehernya dari belakang dan memukul ramai-ramai, sehingga dirinya mengalami memar.
Atas insiden tersebut dirinya memanggil teman-teman warga Ngali yang berprofesi sebagai pengacara, kemudian mereka datang ramai-ramai di Dikpora Kabupaten Bima dan meminta kehadiran Kepala Dinas Dikpora di ruang kerjanya karena terkait kejadian ini.
Sementara itu Agung mengaku, dirinya tidak memukul Mujamin, hanya saja pada saat marah Mujamin dipegang orang sehingga dia merasa disakiti. “Sebenarnya justru dia yang pukul saya. Tapi kami sabar saja, karena tidak ada niat untuk berkelahi,” ungkap Agung.
Sedangkan, Marjun di hadapan kadis dan warga Ngali menjelaskan, saat datang Mujamin hendak bertemu dengan Kepala Dinas Dikpora, dan dijawab tidak ada karena di dalam ruangan sedang menggelar rapat. Tapi dia ngotot, kemudian turun Pak Agung meminta Mujamin agar bersabar sambil memegang pundaknya di belakang.
Lanjutnya, sia (Mujamin) pun marah karena tidak menerima informasi itu sehingga memukul muka Agung pada pipi bagian kanan sampai memerah. Karena marah–marah, ia dipegang oleh pegawai Dikpora sebab kebetulan di luar banyak pegawai Dikpora. “Itulah kronologisnya, dan saya minta maaf atas insiden itu”, ujar Marjun.
Kapala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Drs A.Zubair HAR, M.Si saat melakukan mediasi antara stafnya dengan mahasiswa di hadapan para pengacara solidaritas warga Ngali mengatakan, jangan mengkalim diri memahami hukum tetapi tidak menjaga etika berbicara, karena di sini rumah tangga kami.
Menurut Jubair, pihaknya tahu bahwa mereka itu berprofesi sebagai pengacara, tetapi mereka tetap harus menjaga etika dalam berbicara. Kalau permasalahan ini mau dibawa ke ranah hukum silahkan karena ini haknya Mujamin, mahasiswa yang jadi korban.
“Selaku pimpinan saya meminta maaf atas kehilafan anak buah, dan saya bertanggungjawab atas semuanya. Kami ini manusia biasa, jangan paksakan kehendak kalau sudah disampikan dengan baik”, pintanya.
Kata dia, Polisi da Tentara tidak punya kapasitas untuk memukul orang, mungkin karena emosi sehingga terjadilah pemukulan. “Saya harap masalah ini tidak berlanjut dan anak buah saya sudah minta maaf, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi”, harapnya. (SM.13)
