Kota Bima, (SM).- Sebanyak 13 partai non parlemen alias tidak memiliki kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima membentuk koalisi bersama dalam
rangka persiapan mengusung calon Walikota Bima periode pemilihan 2013-2018.
Mengemukanya pembentukan koalisi 13
partai tersebut, disampaikan seluruh pimpinan partai yang tergabung dengan nama
Koalisi Rakryat Bersatu (KRB), saat jumpa pers, yang digelar di sekretariat
bersama Kompleks BTN Pepabrari Kota Bima, Aahad kemarin.
Ketua KRB, Syafruddin yang
didampingi Sekretaris, Drs Usman serta sejumlah pimpinan Partai Politik
(Parpol) yang tergabung dalam 13 partai non kursi dewan itu menjelaskan, 13
partai yang masuk KRB dimaksud antara lain, Partai Perjuangan Indonesia Baru
(PIB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), PPRN, Pakar Pangan, Barnas, PPDI,
Partai Buruh, Partai Patriot, PNBK, PPD, Partai Demokrasi Indonesia Pembaruan,
PNUI dan PKNU.
Di hadapan sejumlah wartawan,
Syafruddin, dengan dialeg politisnya menegaskan, terbentuknya koalisi 13
partai, semata-mata memberikan ruang pada setiap warga negara Indonesia yang
berkeinginan menjadi calon Walikota pada saat suksesi mendatang. Artinya,
siapapun figur yang berhasrat menjadi Walikota Bima periode 2013-2018, pihaknya
bukan saja memberikan dan membuka kran untuk itu, tetapi lebih dari itu, akan
mengantar dan mengawal figur tersebut hingga masa kepemimpinan lima tahun
berjalan.
Meski pihaknya (koalisi 13 partai)
baru menyelesaikan Momerandum of Understanding (MoU) alias nota kesepakatan
dalam kesamaan tujuan dan visi menyatukan diri dalam rangka mengusung calon
Walikota Bima periode mendatang yang dilegalitaskan dalam sebuah Akta Notaris
bernomor -20- pada notaris dan PPATK Syarif Adnan SH MKn, yang didirikan 11
Oktober tahun lalu, namun sejumlah nama bakal calon yang akan diusung, sudah
mulai berkomunikasi serta bersilaturahim dengan pihaknya. Sebut saja nama yang
sudah gencar terdengar publik, Kolonel Rifai warga asal Rabangodu yang
berdomisili di Jakarta, maupun Syamsuddin seorang pengusaha warga asal
Rabadompu juga berdomisili di Jakarta.
Nama lain yang muncul, sebutnya, Drs
H.Sudirman Ismail (Ketua PGRI Kota Bima) asal Rabangodu, Dr H Sucipto serta
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kota Bima sekaligus Walikota Bima
tengah menjabat, HM Qurais H Abidin. “Untuk nama H Qurias ikut mencuat dalam
KRB, atas komunikasi awal sejumlah kader Demokrat dengan pihak kami”, ujar
Ketua Koalisi 13 partai.
Gabungan 13 partai yang telah
melebihi ketentuan KPU (15 persen) untuk mengusung calon pimpinan daerah dengan
prosentasi mencapai 20,28 persen tersebut, mengisyaratkan, pertengahan tahun
2012, sudah mulai membuka kran pencalonan Walikota Bima periode 2013-2018,
dengan prasyarat utama memiliki komitmen jelas dalam kerangka berjuang dan
mempimpin daerah (Kota Bima) lebih baik dan lebih maju lagi. “Siapapun anak
bangsa, silakan mendaftarkan diri pada KRB tanpa terkecuali”, harapnya.
Menyoal kesan publik, koalisi partai
non kursi dewan, hanyalah mencari untung (materi) pada situasi prosesi Pemilukada,
ditepis dengan tegas oleh sejumlah pemilik partai yang tergabung dalam KRB
tersebut. Kata Ketua Koalisi yang diayakan sejumlah pimpinan partai lainnya,
secara demokratisasi politis pihaknya memiliki legimitasi dan hak yang sama
untuk mengusung calon. Bicara aji mumpung tidak ada dalam tujuan kebersamaan
yang telah tercetus, soal kost politis pada pencalonan Walikota yang masuk ke
gerbong KRB, memang tidak bisa dipungkiri dan pasti adanya.
Menyinggung masuknya nama Walikota
atau pemilik partai yang sudah bisa mencalonkan diri tanpa meminta dukungan
dari KRB, pihaknya tidak mempermasahkan. “Itu lebih baik dan semakin kuat
secara politis dan legimitasi rakyat, Sebab, pihaknya tidak menutup kran pada
siapapun anak bangsa untuk memakai kendaraan politik yang mereka sediakan. (SM.08)
