Bima, (SM).- Kejaksaan Negeri Raba Bima telah melayangkan surat panggilan permintaan keterangan terhadap tujuh orang saksi terkait kasus dugaan korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) 2009.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Raba Bima, Edi Tanto Putra yang dikonfirmasi di kantor setempat mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan permintaan keterangan terhadap tujuh orang saksi.
Ketujuh orang saksi dari unsur Kepala Sekolah tersebut dipanggil Kejaksaan dalam waktu berbeda, yakni hari Rabu dan Kamis pekan ini. Pada hari Rabu, sudah ada tiga orang saksi yang hadir dan telah dimintai keterangannya.
Kata dia, dari keterangan ketiga orang saksi yang sudah diperiksa itu, diketahui salah satu saksi menyebutkan sudah mengadakan komputer sebagaimana yang dianjurkan dalam petunjuk tehnis dana BOS tahun 2009 tersebut.
“Dari pengakuan saksi, ternyata dana untuk pengadaan komputer itu, bukan hanya komputer saja yang dibeli. Di situ sudah ingklud dengan pengadaan CD pembelajaran dan perangkat komputer, seperti printer”, ujarnya.
Sedangkan dua orang saksi, ungkapnya, mengakui tidak mengadakan komputer sebagaimana yang dianjurkan petunjuk tehnis dimaksud. “Alasan mereka, karena di sekolah setempat sudah ada computer”, urainya.
Menurut dia, meski dua orang saksi tersebut tidak mengadakan komputer, namun dana untuk pengadaan komputer dimaksud dialihkan untuk keperluan lain, sebagaimana yang dianjurkan dalam 13 item penggunaan dana BOS.
Selain ketiga orang dimkasud, lanjutnya, ada emppat orang saksi lagi yang akan diperiksa pihaknya. Namun hingga saat dikonfirmasi wartawan pukul 10.00 wita Kamis kemarin, keempat saksi tersebut belum hadir di kantor setempat.
Edo menyebutkan, selanjutnya ada keinginan pihaknya untuk melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat Kabupaten Bima untuk mengetahui persis hasil audit terhadap penggunaan dana BOS tahun 2009.
Selain itu, kata dia, ada rencana pihaknya untuk memanggil Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk dimintai keterangannya kaitan dengan penggunaan dana BOS tahun 2009 serta pihak terkait lainnya. (SM 06)
