Bima,(SM).- Ratusan
masyarakat Lambu Senin kemarin menggelar rapat akbar di Lapangan Temba Romba
Desa Rato. Rapat tersebut dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan rekonsiliasi
untuk solusi penanganan pasca konflik masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bima.
Rapat sempat
molor karena menunggu hadirnya sejumlah undangan, diantaranya Gubernur NTB,
Kapolda NTB, Kepala Daerah Kabupaten Bima dan Muspida Kabupaten Bima. Namun,
yang hadir hanya Anggota DPRD Kabupaten Bima, unsur pemerintah Kabupaten Bima
diwakili Camat Lambu. Untuk Aparat Kepolisian, hanya diwakili oleh Kapolsek
Lambu.
Rapat akhirnya
mulai dibuka setelah jajaran Legislatif yang diwakili Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Bima, Drs. H.M. Najib, M. Ali dan empat orang anggota dewan lainnya
yang terpilih pada dapil IV. Setelah secara bergantian menyampaikan sambutan.
Penyerahan secara simbolis surat
pencabutan SK 188 pun dilakukan. Dari Pemerintah Kabupaten Bima, diwakili oleh
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima.
Kemudian
penyerahan surat permohonan penangguhan
penahanan dan surat
jaminan penangguhan penahanan dari Komnas HAM diserahkan oleh ketua LMND Pusat
selaku lembaga advokasi masyarakat Lambu kepada Kapolsek Lambu, IPTU. M.
Kosyim.
Sebelum
penyerahan itu dilakukan, Koordinator Front Rakyat Anti Tambang (FRAT),
Hasanudin dalam sambutannya mengatakan, setelah sekian lama berjuang dan
menanti pencabutan SK 188 pertambangan di Kecamatan Lambu, rapat akbar itu
Senin kemarin adalah hari yang sangat membahagiakan. Dimana masyarakat Lambu
berkumpul merayakan hasil kerja keras, mengorbankan hidup dan mati. “Ini hari
perdamaian yang selalu di tunggu-tunggu,” katanya.
Melalui
kesempatan tersebut dirinya berharap, tak ada lagi yang saling menyalahkan, tak
ada lagi yang saling menuding. Karena munculnya persoalan ini karena kebijakan
yang tidak bijaksana. “Ini hanya kebijakan yang salah dikeluarkan. Seandainya
pemerintah daerah lebih bijak dan berpikir tentang rakyatnya, maka persoalan
ini tak akan muncul,” ujarnya.
Dia juga
berharap, pemerintah dalam mengambil kebijakan, harus mengedepankan
transparansi, kejujuran, dan melibatkan rakyat. “Jangan ada dusta diantara
kita,” harapnya. ‘
Juru
bicara FRAT, Mulyadin juga diberikan kesempatan bicara. Kata dia, substansi
pertemuan rapat akbar itu, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan, tetapi
kepentingan seluruh rakyat Lambu. “Ini rekonsiliasi warga dengan pemerintah
daerah untuk solusi penanganan pasca konflik masyarakat dan Pemerintah. Segala
dendam dan amarah, mari kita hapuskan semua. Anggap saja tragedy berdarah lalu,
merupakan konsekuensi perjuangan. Karena perjuangan butuh pengorbanan,”
ucapnya.
Kepada
pemerintah, dia meminta agar memperhatikan persoalan Lambu secara obyektif.
Perjuangan yang dilakukan rakyat Lambu, bukan ditunggangi oleh kepentingan
politik, tapi murni dari hati nurani rakyat. “Tanah Lambu dan tanah Langgudu
adalah tanah wasiat. Jadi tolong jangan diganggu. Kami masih sudah sejahtera
dengan hidup dengan pertanian dan kelautan,” tandasnya.
Di
tempat sama, Pemerintah Kabupaten Bima yang diwakili Camat Lambu, Drs. Mustafa,
MAP dalam pidatonya mengatakan, kondisi hidup warga Lambu kini sudah kondusif.
Pihaknya juga sebagai pemerintah, tidak ingin ada lagi provokasi yang berujung
pada benturan rakyat dengan pemerintah. “Mari kita bangun kembali Lambu menjadi
lebih baik. Bila perlu lebih baik dari Kecamatan lain. Kita bangun
kebersamaan,” ajaknya.
Kini, lanjut
Camat yang baru dilantik itu, seiring kondusifnya masyarakat Lambu, pelayanan
pemerintah pun sudah mulai dilaksanakan. “Kami yang ditugaskan, sudah siap
melayani masyarakat,” katanya.
Kemudian, Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Bima, Drs. H.M. Nadjib, M. Ali dalam sambutannya mengatakan,
kedatangannya menghadiri rapat akbar tersebut dalam rangka tugas dan perintah
dari pimpinan DPRD Kabupaten Bima. Sedangkan Ketua DPRD berhalangan hadir,
karena tengah mengikuti rapat paripurna dengan sejumlah anggota dewan yang
lain. Dirinya memberikan apresiasi untuk warga Lambu yang telah berjuang
menuntut pencabutan SK 188. “Selamat untuk warga Lambu, perjuangan kalian tidak
sia-sia,” ujarnya.
Belajar dari
persoalan tersebut, dirinya berjanji akan lebih memperhatikan dan mendengarkan
aspirasi masyarakat. Agar komunikasi untuk pencapaian tujuan dan keinginan bias
terselenggara dengan baik tanpa tindakan anarkis. “Ini menjadi pengalaman untuk
kami agar bias bekerja lebih baik untuk mendengar aspirasi rakyat,” tambahnya.
(SM.07)
