Kota
Bima,(SM).- Merebaknya isu tak sedap terkait informasi adanya calo mutasi
yang bergentanyangan dengan modus mengimingi mampu menempatkan seseorang
pejabat di Dinas atau satuan kerja tertentu dengan imbalan sejumlah uang
sebagai jasa, , membuat resah pimpinan daerah setempat.
Buktinya, Senin
kemarin saat pelaksanaan apel gabungan di halaman kantor Walikota Bima, Wakil
Walikota, H Arahman H Abidin SE, menepis dan membatah bahwa oknum calo
yang berseliweran mencari mangsa dengan menjajikan dan mengaku bisa memuluskan
jabatan pada seseorang saat gelaran mutasi nantinya, atas suruhan pihaknya.
Secara tegas
dirinya, mengaku tidak terkait dan tidak pernah menyuruh dan atau
mendelegasikan siapapun oknum untuk hal nista semacam itu. isu yang mencuat itu
sama sekali tidak benar adanya. ”Itu pekerjaan orang yang tak bertanggung jawab
dan hanya mencari untung pribadi dengan membawa-bawa nama pejabat tertentu,
“tegasnya.
Kata Arahman,
mekanisme dan proses mutasi dan rotasi yang dilakukan di jajaran Pemkot Bima,
didasari pada obyektifitas dan kebutuhan organisasi sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki pejabat yang dibutuhkan alias kemampuan PNS lingkup Pemkot itu
sendiri. “Jika ada oknum yang mengaku atas nama Walikota dan dirinya, diminta
untuk tidak dilayani atau melaporkan pada pihak yang berwajib, sebagai tindakan
penipuan, “katanya. Sembari menegaskan bahwa oknum yang dimaksud, jelas
mengambil keuntungan pribadi.
Harapannya pada
seluruh aparatur PNS lingkup Pemkot Bima utama sekali yang memiliki kelayakan
menjadi pejabat, agar tidak terpengaruh pada isu dan informasi serta buaian tak
jelas pertanggungjawababnya yang dilakukan oleh oknum yang tidak jelas. Kata
Ajiman, bekerjalah secara maksimal dan yakinlah jika PNS bekerja maksimal,
pasti akan mendapat kedudukan yang mulia sesuai kemampuan yang dimiliki.
Sementara itu
Walikota dalam arahannya saat rapat koordinasi tertutup pada hari yang sama, di
alua rapat setempat, seperti disampaikan Kabag Humaspro, Muhammad Hasyim,
mengisyaratkan mutasi dan rotasi untuk sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang pernah diisyaratkan sebelumnya akan digelar akhir Januari atau awal
Februari, menunggu hasil audit Badan Pemerika Keuangan (BPK) terkait kinerja
tahun anggaran 2011 yang lalu.
Dengan merujuk
dari data hasil audit BPK dimaksud, kata Hasyim mengulang penyampaian Walikota,
maka dapat diketahui hasil kinerja setiap kepala SKPD, sehingga dalam mengambil
keputusan dan kebijakan mutasi dan rotasi pada saatnya nanti, tercermin
penilaian yang obyektif dari hasil hasil kinerja dan manajmen yang baki dari
dinas tersebut. (SM.08)
