Bima, (SM).- Sedikitnya 7 orang warga Kecamatan Tambora mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima, Selasa (31/1) kemarin. Kedatangan mereka hendak menemui anggota Komisi II guna audensi terkait keterlambatan dan tingginya harga Pupuk Urea di wilayah Tambora.
Yakub A Wahab, salah seorang diantaranya mengatakan, kedatangan mereka tidak lain untuk beraudensi terkait ulah distributor pupuk. Untuk distributor pupuk di wilayah Tambora dikuasai 2 orang, itupun keduanya merupakan warga Kota Bima dan warga Desa Sondosia Kecamatan Bolo. Warga Tambora tidak ada yang jadi pengecer, namun sekarang sudah ada 2 Usaha Dagang (UD). UD itu didirikan pada awal Januari 2012.
“Kedua pemilik UD itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, namun oleh distributor tidak diberikan”, ujar Yakub selaku pimpinan UD Dua Putra, Selasa (31/1).
Menurutnya, yang mengherankan adalah didropnya pupuk tidak berdasarkan RDKK. Bahkan ada RDKK-nya tapi tidak diketahui maupun di tanda tangani oleh Kepala Desa. “Jadi, kami datang merupakan perwakilan desa yang ada di Tambora”, ujarnya.
Kata dia, berdasarkan laporan Dinas Pertanian Kabupaten Bima, kebutuhan pupuk di Tambora sudah cukup terpenuhi. Namun kenyataannya, masih ada petani yang belum mendapatkan pupuk. Untuk itu, banyak para petani yang datang ke Dompu untuk membeli pupuk walaupun dengan harga tinggi yang mencapai Rp 150 ribu per zak.
Hal itu sudah di luar HET dari pemerintah, untuk Kecamatan Tambora, paparnya, kebutuhan pupuk sebanyak 120 ton. Oleh distributor sudah dikirim pada tahap pertama sebanyak 6 ton, namun yang sampai hanya 3 ton. Selanjutnya pada tahap ke II dikirim lagi pupuk sebanyak 23 ton untuk 5 desa yang ada di Tambora dan terakhir sebanyak 25 ton. “Pupuk masih kurang, padahal sudah tercukupi menurut informasi dari dinas”, ujar Yakub yang diamini Rudi Syamsu.
Lanjutnya, selain pupuk untuk kebutuhan tanaman padi, petani Tambora juga membutuhkan pupuk untuk tanaman jagung. Lahan yang dikelola cukup luas mencapai 260 hektar ditanami jagung sedangkan sisanya ditanami padi.
“Lahan yang dikelola petani Tambora mencapai 1500 hektar, jadi tak heran kalaupun kekurangan pupuk maupun obat - obatan. Kami harap agar distributor di Tambora diberikan kewenangan untuk penjualan pupuk kepada penduduk setempat, sebab dengan demikian akan mengurangi harga penjualan pupuk”, terang Yakub.
Ia menambahkan, saat sekarang distributor asal Kota Bima dan Sondosia dalam proses penjualan pupuk yakni dengan menjual kepada salah satu warga Tambora yang memiliki uang. Jadi, wajar kalaupun harganya tinggi, karena penjualan itu dilakukan dari tangan ke tangan. “Sehingga hadirnya UD kami akan mengurangi harga jual tersebut”, tandasnya. (SM.12)
