Kota Bima, (SM).- Anggota Komis A DPRD Kota Bima,
Gina Adriani menyatakan, dalam tata kelola managemen pemerintahan, masih
ditemukan pengelolaan yang belum dilaksanakan secara baik dan benar, sehingga
berimbas pada makin sulitnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk keluar dari
status disclaimer.
Hal ini dikatakannya saat
menyampaikan laporan Komisi A DPRD Kota Bima terhadap hasil pelaksanaan
kunjungan kerja (Kunker) Komisi-Komisi DPRD Kota Bima dalam tahun 2012 saat
rapat yang dipimpin Ketua DPRD yang juga dihadiri Plt Sekda Kota Bima, Ir
Muhamad Rum dan puluhan undangan lainnya di kantot setempat, Jumat kemarin.
Dalam laporannya, Komisi A juga
menemukan struktur organisasi Pemkot Bima masih “Gemuk” jika dilihat dari
jumlah penduduk dan luas wilayah, maka kondisi organisasi yang ada masih kurang
efisien. Kondisi ini akan mempengaruhi belanja pada kepentingan rakyat. Untuk
itu, pemerintah agar melakukan revisi struktur organisasi dengan melakukan
penggabungan satuan kerja yang memiliki tupoksi yang sama.
Komisi A juga meminta kepada
eksekutif agar lebih serius memperhatikan kepala sekolah-kepala sekolah yang
bertugas dan mengabdikan diri pada daerah pinggiran kota, agar dapat diberikan
bantuan sarana transportasi sepeda motor sebagai penunjang dalam mobilitas
pelaksanaan tugasnya dan penempatan guru-guru di setiap sekolah masih menjadi
penumpukan sampai saat ini, sebab masih saja terjadi penumpukan atau kelebihan
guru di satu sekolah yang kekurangan guru bidang studi. (SM.04)
