Dompu, (SM).- Dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang dibentuk
baru – baru ini untuk menganangi persoalan utang mantan bendahara Setda Dompu
kepada rentenir dan terkait kebijakan mutasi terhadap guru dan kepala sekolah
belum juga jalan, karena masih terjadi pro dan kotra soal tehnis kerjanya
ditingkat internal DPRD.
‘’Itulah yang sedang kami bahas. Rencananya hari
ini kita mau rapat untuk membahas masalah tata kerja pansus, tapi kita tunda
lagi karena masih ada unsur pimpinan DPRD yang belum hadir,’’ujar Wakil Katua
DPRD Dompu Iwan Kurniawan SE, M.AP, kepada sejumlah wartawan di ruangan
kerjanya Senin (06/2).
Duta PAN ini tak menepis informasi bahwa yang
menghambat pelaksanaan tugas Pansus tersebut lantaran ada dua fraksi yakni
fraksi Golkar dan Demokrat Kedaulatan Nasional (DKN) yang menolak terhadap
Pansus yang telah dibentuk. ‘’Katanya si gitu. Cuma kami belum menerima
bentuk penolakan secara resmi ,’’tandasnya.
Dia menjelaskan, kedua fraksi tersebut memang dari
awal menginginkan agar DPRD lebih dulu menggunakan hak interlepasi untuk
menghadirkan Bupati Dompu guna dimintai keterangan atas masalah utang dilingkup
Setda dan soal kebijakan mutasi terhadap ratusan guru serta kepala sekolah yang
dinilai telah melecahkan dunia pendidikan.
‘’Sebenarnya saya melihat tujuannya sama. cuma
yang membedakan tehnis kerjanya saja. Kita akan coba selesaikan perbedaan ini dengan
kepala dingin dalam waktu yang tidak terlalu lama.,’’tuturnya. (SM.15)
