Kota
Bima, (SM).- Komunikasi
antara pemerintah daerah dan pihak akademisi belakangan ini, dirasakan kurang.
Padahal, keterlibatan dunia perguruan tinggi dalam pembangunan sangat
diperlukan.
Sebagaimana
dikemukakan dosen senior STKIP Bima, Drs. Nasution, M.Pd, pemerintah daerah
baik Kota maupun Kabupaten Bima dan Dompu, hampir tak pernah melakukan share
dengan pihak akademisi, tatkala ada muncul masalah-masalah penting di daerah.
Selama ini, pihaknya lebih cenderung mengemukakan pendapat dan pandangan melalui
media massa. “Hampir tak pernah pihak akademisi diajak berunding oleh
pemerintah daerah dalam merumuskan sesuatu yang menyangkut kebijakan,”
sorotnya.
Menurut
Nasution, ‘kebuntuan’ komunikasi tersebut lebih bertolak dari keegoan
pemerintah, terutama kepala daerah yang seolah tak menganggap peran akademisi.
Jika disbanding daerah-daerah maju lainnya di Nusantara, lanjut Nas, akademisi
selalu menjadi dilibatkan dalam merumuskan kebijakan maupun masalah-masalah
yang muncul di daerah.
Dosen
yang pernah menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Bima itu menjelaskan, peran
akademisi dalam mengisi pembangunan, sangat penting karena lewat komunikasi dan
share akan memunculkan
inovasi-inovasi baru dalam menunjang aneka macam bidang kehidupan
kemasyarakata. “Akademisi seharusnya diberi peran dalam pembangunan daerah,
tidak hanya politisi,” kata Nas, sapan akrabnya.
Dia
merasa, saat ini akademisi atau dosen identik hanya sebagai pengajar. Padahal,
akademisi juga memiliki aktivitas pengabdian dan penelitian yang memiliki keterkaitan
erat dengan pembangunan suatu daerah. Jika diadopsi, tegasnya, hasil penelitian
dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Kami hanya bisa berkontribusi melalui ide
dan pikiran atas hasil riset atau penelitian,” paparnya.
Nas
menambahkan, fenomena aksi massa yang terjadi belakangan ini, bisa jadi
diakibatkan oleh kurang komunikatifnya pemerintah daerah dalam membangun
kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk akademisi. Bahkan, dia melihat bahwa
saat ini pemerintah lebih cenderung mengkaji persoalan pada sisi politis.
“Kejadian-kejadian
yang muncul, bukan semata diakibatkan oleh masalah yang bersifat politis. Tapi
ketegangan-ketegangan yang terjadi, salah satu indikatornya dipicu oleh
kebuntuan komunikasi pemerintah dengan komponen masyarakat. Kejadian-kejadian
yang pernah muncul, harus dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah,
jangan dicuekin,” tandasnya. (SM.01)
