Berangkat dari
temuan tersebut, Komisi II menyimpulkan, rapor merah itu menjadi tolak ukur
kinerja SKPD yang masih tidak profesional dan tak paham tugas pokok fungsi
(Tupoksi). Kemudian meminta kepada Walikota Bima untuk kembali mengevaluasi
kinerja pimpinan SKPD.
Ketua Komisi II
DPRD Kota Bima, Taufik, HA Karim yang didampingi Alfian Indra Wirawan dan
Rahmad, SE diruangannya menjelaskan, waktu lima hari mereka memeriksa dan
mengevaluasi kinerja sejumlah SKPD, terutama mengenai ekonomi dan keuangan,
seperti pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA),
banyak ditemukan hal-hal yang tidak dijalankan dengan baik. “Banyak yang rapor
merah, sepertinya mereka tidak paham dengan apa yang mestinya dilakukan,” ujar
Taufik, Rabu kemarin.
Ditanya seperti
apa saja kelalaian SKPD, duta PPP itu mencontohkan pada perolehan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) tahun 2011, ditemukan banyak capaian yang jauh dari target.
Seperti halnya, pada Dinas Kebersihan, Perumahan dan Pemakaman, hanya mencapai
42 persen dari target Rp396 juta. Badan Lingkungan Hidup sama sekali tak ada
masukan dari target Rp2,5 juta. Kemudian, Dinas Koperasi, Perindustiran dan
Perdagangan hanya mencapai 9 persen dari target sebanyak Rp146 juta. Setda
hanya dapat 41 persen dari target sebesar Rp455 juta.
Selanjutnya,
Dinas Sosial mencapai 46 persen dari target sebanyak Rp12,5 juta. Bagian
Ekonomi hanya mencapai Rp16 juta dari target sebanyak Rp125 juta. Lalu, Badan
Kepegawaian hanya 3 persen dari target sebanyak Rp12 juta. “Jika kita lihat, 75
persen SKPD yang kita datangi, capaian PAD pada tahun 2011 lalu banyak yang
dibawah 50 persen,” bebernya.
Menurutnya, hal
tersebut menjadi bukti konkrit jika di sejumlah SKPD tidak menjalankan tugasnya
dengan baik. Di satu sisi, sejumlah SKPD meminta tambahan anggaran, namun tidak
mampu memberikan kontribusi untuk pemasukan daerah. “Kepala SKPD ini saya lihat
hanya bisa menghabiskan anggaran dan berfoya-foya. Mereka tidak bisa
mengelolanya dengan baik dan benar,” tudingnya.
Tak hanya di
SKPD, Tauifk melanjutkan, di bagian Sekretariat Dewan juga mereka periksa.
Terutama pengelolaan keuangannya. “Tadi kita periksa mulai pukul 08.00 wita
sampai pukul 12.00 wita. Hasilnya sama saja dengan SKPD lain yang kami datangi,”
terangnya.
Hasil
pemeriksaan itu, Taufik mengaku akan dibahas pada tingkat Komisi B. kemudian
berlanjut penyampaiannya di paripurna. Setelah itu hasil dari Paripurna akan
diserahkan ke Walikota Bima untuk secepatnya di evaluasi kinerja SKPD tersebut.
“Kami juga meminta kepada Walikota Bima untuk menggeser saja kepala SKPD yang
tidak produktif dan tak mampu bekerja dengan professional. Untuk apa
dipertahankan kalau pekerjaannya begini-begini saja,” tegasnya. (SM.07)
