Headline

Diintervensi, Staf Bagian Pendapatan Mogok Kerja
Kota Bima, (SM).- Ada pandangan berbeda di ruangan Bagian Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima. Yang biasanya di hari kerja staf dan karyawan setempat mengisi meja kerja masing-masing, bekerja seperti biasa, namun Kamis kemarin nampak kosong.

Rupanya saat itu karyawan dan stafnya sedang mogok kerja. Mereka bersikap seperti itu, lantaran tak terima diintervensi oleh Sekretaris DPPKAD, yang hendak mengeluarkan SK untuk pegawai yang berada di bagian sekretaris untuk menangani tupoksi yang ada di bagian pendapatan. Begitupun dengan honor kerja dari Bagian Pendapatan, ingin dibagi ke bagian lain.

Salah seorang staf setempat yang meminta namanya tidak dikorankan mengatakan, semua pegawai yang ada Bagian Pendapatan itu menginginkan anggaran berbasis kinerja, karena tidak mungkin staf Bagian Pendapatan yang bekerja untuk turun di lapangan melakukan pendataan, lantas melakukan input data, kemudian honornya dibagi ke bagian lain. “Ini kan konyol. Tentu keinginan Sekretaris mengeluarkan SK itu tidak kami terima”, ujarnya.

Staf tersebut mengaku, dalam rencana SK berbentuk pembagian tugas berdasarkan yang ada di dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang ingin dikeluarkan itu, Sekretaris menginginkan pegawai yang ada di bagiannya bisa masuk dan ikut bekerja di Bagian Pendapatan. Padahal tupoksi kerja sudah ditentukan sesuai bagian masing-masing. “Cara itu tidak bisa dilakukan, percuma ada bagian-bagian yang sudah dibagi”, jelasnya.

Ia juga mengaku, baru tahun ini saja, adanya intervensi seperti itu, sebelumnya tidak pernah. Kendati SK itu belum dikeluarkan, mereka lebih awal bersikap dengan melakukan mogok kerja. Dan jika seandainya SK tersebut tetap akan dikeluarkan, maka pihaknya akan melakukan lebih dari itu. “Bila SK itu diterbitkan, lebih baik keluarkan saja kami dari Bagian Pendapatan”, keluhnya.

Di tempat berbeda, Sekretaris DPPKAD, Drs. Zainudin menepis jika dirinya ingin mengintervensi kerja mereka di bagian pendapatan. Yang hanya diinginkannya, setiap pekerjaan di bagian pendapatan, bisa melibatkan satu orang staf di bagiannya. Begitu juga dengan kegiatan lain, jika ada maka libatkan stafnya yang lain untuk membantu, “hanya itu saja, tidak ada intervensi,” tepisnya.

Kata dia, hal itu pula, hanya berupa keinginan. Jika Bagian Pendapatan bisa menerima, syukur. Tapi apabila tidak, maka tidak bisa dipaksakan. “Sebenarnya itu hanya usulan yang tidak bisa dipaksakan juga”, tuturnya.

Menyoal SK yang rencana ingin dikeluarkan, Zainudin membantah jika ingin mengeluarkan SK baru untuk urusan itu. “Tidak ada SK yang perlu dikeluarkan lagi,” tegasnya. (SM.07)