Bima, (SM).- Kendati tuntutan pencabutan Izin
Usaha Pertambangan (IUP) bernomor 188/45/357/004/2010 sudah dicabut oleh Bupati
Bima, namun warga Lambu masih butuh bukti fisik pencabutan SK tersebut.
Salah seorang warga setempat, M.
Ali (48) mengaku, warga Lambu belum mengetahui adanya SK pencabutan itu. Jika
memang benar SK itu dicabut, pihaknya menginginkan bukti fisiknya, hitam diatas
putih yang diperlihatkan dan dipegang oleh warga. "Kami belum dapat kabar
dan melihat SK itu”, ujarnya.
Demikian halnya disampaikan Iwan
(30), tokoh pemuda di Desa Rato. Dirinya baru mendengar info pencabutan SK itu,
tetapi belum melihat bukti fisiknya. "Bisa saja pemerintah mengaku SK itu
sudah dicabut, tapi warga juga butuh naskah fisiknya sebagai bukti”, tegasnya.
Sementara juru bicara Front
Rakyat Anti Tambang (FRAT), Mulyadin menyatakan, pihaknya belum melihat
lembaran SK itu, dan hanya mendengar informasi saja dari sejumlah pemberitaan.
Diakuinya, jika SK tersebut
dicabut, warga ingin menggelar rapat akbar, dihadiri juga oleh Muspida
Kabupaten Bima dan Komnas Ham. "Kami ingin melihat langsung Komnas HAM
menyerahkan SK itu ke warga Lambu”, pintanya.
Di tempat berbeda, Wakil Bupati
Bima, Drs. H.Syafrudin, MPd yang ditemui usai menggelar rapat dengan Muspida di
Mapolrest Bima Kota mengaku SK tersebut sudah dicabut setelah Bupati Bima
menggelar rapat denga dirinya, Sekda dan SKPD terkait. “Rapat digelar di
Pandopo Bupati Bima hingga pukul 02.00 dini hari. SK sudah dicabut dan
ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2012”, terangnya. (SM.07)
