Bima, (SM).- Bupati
Bima H. Ferry Zulkarnain, ST secara tegas meminta Polri menuntaskan kasus
pengerusakan dan pembakaran Kantor Pemerintah Kabupaten Bima. Demikian
dikatakan Bupati Ferry d ihadapan Sekda Provinsi NTB, Kapolda NTB dan Danrem
Wira Bhakti pada pertemuan Jum’at pagi (27/1) di ruangan VIP Bandara
Sultan M. Salahuddin Bima.
Melalui Kabag Humas dan Protokol, Drs Aris Gunawan dalam
siaran persnya, Bupati Ferry sangat berharap Polri mampu mengusut tuntas
orang-orang yang terlibat. Bila perlu Koordinator Lapangan (Korlap) harus
dimintai pertanggung jawaban. Apalagi, semua punya rekaman sebagai bukti untuk
tindakan penyelidikan kasus anarkis ini.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Provinsi NTB H. Muhammad
Nur, SH, MH yang mendapatkan tugas khusus dari Gubernur NTB, menjelaskan pokok
pertemuan tersebut yaitu, membicarakan solusi terbaik untuk merespon
dinamika yang terjadi.
“Pertemuan itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan progres
dan laporan langsung dan kronologi, serta solusi apa yang paling tepat dinamika
yang kurang produktif, dan meninjau objek yang jadi sasaran”, jelasnya.
Bupati dalam penjelasannya menyatakan, untuk membahas
solusi terkait aksi anarkis, sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Sebelum peristiwa
terjadi, pemerintah bersama FKPD sudah melakukan rapat koordinasi
untuk mengatisipasi hal yang terjadi. Namun, masalah ini diluar dugaan,
sebab massa
begitu banyak. “Pihak kepolisian pun tidak mampu membentengi massa yang begitu banyak”,
ungkap Bupati.
Bupati juga menepis tudingan bahwa pemerintahan lumpuh
total. "Aktifitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi,
tidak benar kalau pelayanan pemerintah lumpuh total" tegas Ferry
Zulkarnain, ST di hadapan Sekda Provinsi NTB, Kapolda dan Danrem.
Terkait kronologis, Wakil Bupati Bima H. Syafruddin, M.Pd
menjelaskan, peristiwa pembakaran dimuali adanya unjuk rasa yang berawal dari kedatangan
massa dari Kecamatan Lambu dan Sape, sehingga tepat pukul 14.05 terjadi
pembakaran.
Wabup juga menjelaskan, saat ini masih dilakukan
inventarisasi kerugian aset pemerintah, ”kami masih terus mendata semua
kerugian”, jelas Syafrudin. (SM.02)
