Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

PKS Target Dua Besar NTB

19 Januari 2012 | Kamis, Januari 19, 2012 WIB Last Updated 2012-01-19T14:53:02Z

Kota Bima, (SM).- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat menggelar musyawarah kerja wilayah (Muskerwil). Kegiatan akan berlangsung selama dua hari bertempat di Homestay Mutmainah Kota Bima 21-Januari  2012 .Dalam kegiatan itu PKS  Tergetkan Dua Besar NTB.  

Ketua panitia Muskerwil dr. H. Irfan Zubaidi yang juga ketua DPW Bidang Bina Dekwah  Pulau Sumbawa kepada wartawan menyatakan, kegiatan ini akan di bagi  menjadi dua. Hari pertama pembukaan  yang rencananya akan di buka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir dan dihadiri oleh, Wakil Bupati KLU, Wakil ketua DPRD Propinsi, Anggota DPR RI H. Fahri hamzah, SE. Sedangkan hari kedua   rapat kerja pengurus.
Dr Irfan menjelaskan, untuk kegiatan pembukaan, panitia mengundang 300 peserta yang terdiri dari Tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, ketua Parpol, LSM serta Kader Partai. Sementara untuk musyawarah kerjanya akan diikuti oleh 100 peserta dari unsur DPP, Wilayah Dakwah (Wilda), Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Dewan Syatriat Wilayah (DSW), DPW,  dan ketua-ketua DPD se NTB, Aleg, simpatisan dan pengurus  
Muskerwil merupakan kegiatan penyusunan program kerja partai  pada tahun 2012. PKS menurutnya akan  menargetkan menjadi 2 besar di NTB dalam pemilu 2014 dan tiga besar Nasional. “Kita menargetkan memenangkan kader dalam pemiluka Kota Bima dan Lombok timur serta Gubernur NTB”, ujarnya di pane Kamis (19/1). Maka untuk mewujudkan itu PKS akan menyusun program yang membumi dan memajukan daerah dan mayarakat sesuai dengan moto bekerja untuk masyarakat NTB.
Selain itu Muskewil juga akan menjadi ajang silaturrahmi seluruh anggota legislative (Aleg) NTB yang kini berjumlah 35  orang. Menurutnya Aleg merupakan  duta partai yang harus focus menyusun program yang pro rakyat. Aleg juga  harus dapat mengadvokasi seluruh kebutuhan dasar masyarakat di legislative dan dan eksekutuf. “Mereka juga harus mencegah adanya kebijakan yang merugikan masyarakat banyak,” pungkasnya. (SM.04)
×
Berita Terbaru Update