Dompu, (SM).- ‘Bau busuk’ pelaksanaan proyek talud dari PNPM
Mandiri tahun 2011 yang dilaksanakan TPK Desa Dorebara senilai Rp200 juta
lebih, tak hanya mendapat sorotan dari masyarakat dan LSM. Persoalan tersebut, menjadi
perhatian khusus dari Satker BPMPD Dompu.
“Laporan masyarakat tentang pelaksanaan proyek itu sudah kami
terima dari beberapa minggu lalu,” ujar Kepala BPMPD, H.Supardi S.Sos yang
dikonfirmasi wartawan koran ini di ruangan kerjanya, Selasa (24/1).
Katanya, sebagai instansi yang mengawasi pelaksanaan PNPM di tingkat
Kabupaten, pihaknya akan selalu proaktif dan responsif terhadap laporan dari
masyarakat tentang baik maupun buruknya realisasi kegiatan fisik di lapangan.
Seperti halnya proyek talud di Desa Dore Bara yang menimbulkan sorotan dari
berbagai pihak belakangan ini.
Terutama, tambahnya, terkait indikasi pelaksanaan proyek yang tidak sesuai
bestek. Seperti di Dusun Dorebara Selatan tidak dibangun pondasi talud. Padahal
dalam rencana kegiatan proyek setempat harus dibangun pondasi setinggi 50cm.
Kemudian, talud di Dusun Tente Desa Dorebara yang satu paket dengan program
PNPM setempat juga sudah roboh sepanjang 4 meter. Padahal talud tersebut baru
bulan bulan dibangun. “Ya. Itu diantara laporan masyarakat Dorebara yang
kami terima,” katanya.
Tak lama kemudian, Kepala BPMPD memanggil dua tenaga UPK Kecamatan Dompu,
diantaranya Fasilitator Kecamatan (FK) Marwan dan Fasilitator Tehnik (FT) St
Rohana ST di dalam ruangan kerjanya. Langsung di hadapan wartawan
kedua pihak yang memfasilitasi pelaksanaan proyek PNPM dimintai keterangan
soal menguangnya informasi miring terhadap kebobrokan pelaksanaan proyek talud
di Dorebara.
Untuk memastikan laporan dimaksud, pihaknya akan turun langsung ke lokasi
proyek pada Rabu (25/1) ini. Hasil survei itu akan menjadi bahan data pihaknya
dalam mengambil sikap konkret. “Kalau soal tindakan yang akan kami ambil, itu
nanti setelah kami turun ke lokasi,” tandasnya.
Keduanya (FK dan FT), berusaha mengelak. Misalnya St Rohana, mengatakan
dirinya memang berperan sebagai FT pada proyek itu. Namun katanya,
harus disadari bahwa dirinya tidak bisa stand by di lokasi selama
seharian untuk mengawasi kegiatan proyek. ‘’Tidak mungkin harus saya
awasi proyek sampai 24 jam,’’ujarnya.
Tambah Rohana, ia juga merasa tidak yakin jika talud di Dusun
Dorebara Selatan tidak ada pondasinya. “Yang mengerjakan proyek itu adalah
masyarakat setempat. Jadi mustahil masyarakat mau serampangan begitu
melaksanakan proyek di kampung sendiri,” terangnya.
Pemberitaan sebelumnya, fisik proyek talud di Desa Dorebara terindikasi
dilaksanakan tidak mengacu pada bestek. Seperti tidak adanya pondasi, campuran
semen tidak sesuai standar, bahkan belasan sak semen di jual oleh TPK Dorebara
untuk keperluan pribadi.
Wartawan koran ini sempat diajak oleh sejumlah warga Desa Dorebara untuk
melihat langsung fisik proyek talud di Dusun Dore Bara selatan sepanjang
ratusan meter. Secara visual, talud tersebut sudah rampung.
Namun, ketidak becusan TPK dalam melaksanakan proyek pun terbongkar setelah
air banjir mengalir sungai yang lebarnya sekitar 2 meter itu. Pasalnya, warga
tak menemukan pondasi dari talud yang dibangun. Wajar saja, talud nampak
menggantung. Warga memperkirakan, jika bajir datang lagi, talud itu akan roboh.
Dari rentetan kasus ini, masyarakat Dorebara menuding, TPK Dorebara dan UPK
Kecamatan Dompu telah berkonspirasi dalam dugaan tidak penyimpangan yang
merugikan keuangan negara dimaksud. (SM.15)
