Kota Bima, (SM).- Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Cabang Bima turun jalan menyuarakan aspirasi guna mengawal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota dan Kabupaten Bima. Hal tersebut dilakukan mengingat, proses seleksi CPNSD acap kali bermasalah yang penuh dengan tindakan tidak terpuji untuk sebuah kelulusan menjadi PNS.
Koordinator Aksi, Ilham mengatakan, IMM bersama BEM STAIM Bima merasa pengawalan terhadap proses seleksi CPNSD mesti dilakukan, karena proses perekrutan selama ini, sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat pemerintahan. Tindakan seperti itu telah menggurita dan sangat meresahkan masyarakat.
“Seleksi CPNSD baik Kota maupun Kabupaten Bima, hanya berpihak pada kelompok yang memiliki uang untuk lulus sebagai PNS, sementara masyarakat biasa yang bermodal kepintaran, hanya bisa berpimpi”, ujarnya.
Aksi ratusan massa IMM yang dipusatkan di depan halaman Kantor Walikota Bima, Jum’at (3/12) mendesak Pemerintah Kota/Kabupaten Bima dan panitia seleksi penerimaan CPNSD agar dilaksanakan secara ketat, adil, professonal, jujur, transparan dan akuntabel yang jauh dari praktek money politic, kolusi dan nepotisme.
Tuntutan lainnya, mendesak DPRD di dua wilayah, agar mengawasi proses seleksi CPNSD dengan penuh tanggung jawab. “Pemerintah juga menindak tegas para calo pada seleksi CPNSD yang ikut terlibat”, harapnya.
Desakan yang mengemuka pada aksi IMM tersebut, meminta Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Bima untuk menganulir kembali keputusan atas digugurkannya Ijazah Akta IV STAIM Bima. Sebab hal itu sama saja menggugurkan hak dan kesempatan masyarakat untuk menjadi PNS.
Menurut massa, kebijakan panitia seleksi CPNSD Kota Bima, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tidak sama dengan Kota Kabupaten lain. “Apa tidak boleh lulusan S1 STAIM menjadi guru SD, SMP dan SMA di wilayah tersebut”, tanya mereka.
Beberapa tuntutan dan desakan massa IMM, langsung mendapat respon dari Wakil Walikota Bima, H.Arahman H.Abidin, SE yang menemui ratusan massa di depan kantornya. Kata H.Man (sapaan akrabnya, Wakil Walikota Bima), apa yang menjadi tuntutan dan desakan IMM, mulai dari pengawalan, hingga persoalan lain menyangkut seleksi CPNSD Kota Bima, akan dipertanggung jawabkan secara transparan dan penuh dengan kejujuran yang tidak akan ditutupi pada siapapun warga masyarakat Kota Bima.
Ia menegaskan, seleksi CPNSD Kota Bima akan dilakukan secara terbuka, jujur dan bertanggung jawab.
“Silakan anda semua mengawal secara ketat, dalam bentuk apapun. Kami tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu, merekrut PNS yang tidak kredibel dan cakap dalam bekerja. Semuanya tergantung sungguh pada kepintaran seseorang. Meski dia miskin, kalau dia mampu dan pintar, pasti lulus. Dan itulah generasi yang kami butuhkan”, tegasnya.
Menyangkut masalah percaloan seperti yang dituduhkan massa IMM, apalagi diindikasikan ada keterlibatan pejabat tertentu, H. Man memastikan, kalau hal itu terbukti , pihaknya akan bertindak dengan tegas. “Saya tidak akan kompromi dengan percaloan, apalagi dilakukan pejabat di pemerintahannya. Tunjukan buktinya, biar saya tindak mereka”, tantangnya.
Ia menambahkan, soal permintaan menganulir keputusan digugurkannya, ijazah Akta IV lulusan STAIM Bima, dirinya berjanji akan berkordinasi dan membahasnya dengan BKD. “Saya akan tanyakan dan bahas dengan BKD, persoalan tersebut”, janjinya. (SM.08)